Strategi Blokade Berhasil, Teheran Klaim Negara Eropa Mulai Tunduk pada Aturan Transit Iran

fin.co.id - Jalur perdagangan laut di Timur Tengah kembali mengalami perkembangan krusial. Televisi pemerintah Iran mengklaim pada hari Sabtu, 16 Mei 2026, bahwa beberapa negara Eropa saat ini sedang menggelar perundingan intensif dengan pihak Teheran.

Negosiasi tersebut berfokus pada pemberian izin transit bagi kapal-kapal komersial untuk melintasi Selat Hormuz. Langkah diplomasi ini menyusul kebijakan serupa yang sebelumnya telah berjalan oleh beberapa negara di kawasan lain.

“Setelah kapal-kapal dari negara-negara Asia Timur, terutama Tiongkok, Jepang, dan Pakistan, kami menerima informasi hari ini yang menunjukkan bahwa negara-negara Eropa juga telah memulai negosiasi dengan angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam” untuk mendapatkan izin transit, lapor stasiun televisi pemerintah Iran tanpa merinci daftar negara Eropa yang dimaksud.

Langkah blokade sepihak oleh Iran memang sempat melumpuhkan aktivitas pelayaran di selat vital tersebut sejak pecahnya perang melawan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Situasi ketegangan bersenjata tersebut baru mereda setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata yang cukup rapuh pada 8 April silam.

Penguasaan penuh Teheran atas jalur air strategis ini terbukti sukses mengguncang pasar global sekaligus memberikan daya tawar politik yang signifikan bagi Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri menerapkan serangan balasan berupa blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan milik Iran.

Pada masa damai, jalur perairan sempit ini memegang peranan sangat vital karena menampung sekitar seperlima dari total pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) global, serta berbagai komoditas penting dunia lainnya.

Protokol Baru Pengelolaan Selat Hormuz

Dalam kurun beberapa hari terakhir, otoritas militer Iran mulai melonggarkan penjagaan dan mengizinkan puluhan kapal melintas. Beberapa di antaranya merupakan kapal dagang milik Tiongkok yang berhasil lewat “setelah adanya kesepakatan mengenai protokol pengelolaan selat Iran,” tulis pihak Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam pernyataan resminya.

Semenjak badai perang berkecamuk, Teheran berulang kali menegaskan bahwa aktivitas lalu lintas maritim di lokasi tersebut tidak akan pernah kembali ke status sebelum perang. Bahkan pada bulan lalu, pemerintah Iran mengumumkan bahwa mereka telah mengantongi pendapatan pertama dari penarikan bea masuk yang berlaku di jalur perairan tersebut.

Aturan Ketat dan Mekanisme Baru Lewat Selat Hormuz

Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mempertegas kesiapan negaranya dalam mengontrol penuh rute pelayaran internasional ini. Pada hari Sabtu, ia menyatakan bahwa Iran telah merancang regulasi baru yang bersifat mengikat.

“telah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengelola lalu lintas” melalui selat tersebut, ungkap Ebrahim Azizi sembari menambahkan bahwa kebijakan regulasi tersebut akan “segera diresmikan.”

Berdasarkan keterangan Azizi, berikut adalah poin-poin utama dari mekanisme baru yang akan diterapkan oleh pihak Iran:

• Hanya untuk Mitra: Jalur ini hanya terbuka bagi kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran.
• Penerapan Tarif: Otoritas akan memungut biaya khusus sebagai imbalan atas layanan khusus yang mereka sediakan.
• Blokade Aliansi Barat: Rute ini tetap tertutup rapat bagi operator yang tergabung dalam "proyek kebebasan" milik militer Amerika Serikat.

Azizi menegaskan bahwa istilah "proyek kebebasan" tersebut merujuk pada operasi militer temporer Amerika Serikat yang bertujuan untuk memandu kapal-kapal komersial yang sempat terdampar di kawasan Selat Hormuz.