Mentan Amran Rangkul dan Siapkan Mahasiswa Jadi Penerus Arah Pertanian Nasional

Dalam dialog tersebut, Mentan Amran secara terbuka memaparkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa karena berfungsi sebagai offtaker bagi hasil produksi petani dalam negeri.

“MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri. Ini menjadi offtaker bagi 160 juta petani Indonesia. Ekonomi desa bergerak, pasar hidup, dan anak-anak kita ke depan lebih cerdas karena gizinya terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis desa yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa rantai pasok pangan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan nilai tambah maksimal bagi petani sebagai pelaku utama.

“Selama ini komoditas pertanian harus melalui 8 tahap untuk sampai ke konsumen, sementara dengan Kopdes nantinya memutus rantai yg selama ini dinikmati middleman hingga 336 trilliun per tahun,” tegas Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memaparkan berbagai capaian strategis sektor pertanian yang disebutnya berbasis data dan telah diverifikasi oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa dalam periode terakhir, Indonesia berhasil memperkuat kemandirian pangan dengan capaian swasembada pada sejumlah komoditas utama, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Produksi pangan nasional, khususnya beras, mengalami peningkatan signifikan yang berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional.

“Stok kita beras tertinggi selama merdeka, 5 juta ton lebih. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu hanya sekitar 2,6 juta ton, sekarang sudah di atas 5 juta ton,” tegasnya.

Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan peningkatan produksi, tetapi juga penguatan sistem logistik dan cadangan pangan pemerintah yang kini berada pada level paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Di tengah tekanan global seperti krisis pangan dan gangguan rantai pasok, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan stok dalam negeri.

Mentan Amran juga menjelaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar pernyataan, tetapi didukung data yang jelas. Menurut standar Food and Agriculture Organization (FAO), sebuah negara disebut swasembada pangan jika impor pangan pokoknya tidak lebih dari 10 persen dari total kebutuhan nasional. Artinya, swasembada tidak harus tanpa impor sama sekali, selama masih di bawah batas tersebut.

Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor pangan hanya kurang dari 5 persen dari total kebutuhan 11 komoditas utama, atau jauh di bawah batas yang ditetapkan FAO. Produksi dalam negeri mencapai 73,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 68,7 juta ton, dan impor hanya 3,5 juta ton, terutama untuk komoditas seperti kedelai, bawang putih, dan daging ruminansia.

Khusus untuk beras, Indonesia tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional menurut BPS mencapai 34,69 juta ton dan sesuai prediksi FAO dan USDA. Ini menunjukkan bahwa untuk komoditas paling strategis tersebut, Indonesia telah benar-benar swasembada. Dengan capaian ini, Indonesia dinilai sudah memenuhi kriteria swasembada pangan menurut standar FAO.

Dari sisi kesejahteraan petani, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan tren positif dan berada pada level tertinggi sebesar 125,45 di Februari 2026, yang mencerminkan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan prorakyat, termasuk penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang disebut sebagai yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia.

“Pupuk subsidi turun 20 persen. Ini tidak pernah terjadi selama republik ini merdeka. Di saat dunia kekurangan pupuk dan harga naik, di Indonesia justru turun,” ujar Mentan Amran.

Kinerja sektor pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. BPS mencatat sektor pertanian menyumbang 12,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi salah satu penopang sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026.

Selain itu, ekspor komoditas pertanian menunjukkan tren peningkatan yang kuat, sementara impor berhasil ditekan, sehingga memperkuat neraca perdagangan dan posisi Indonesia di pasar global. Berdasarkan data BPS tentang ekspor segar dan olahan Januari-Desember 2025, nilai ekspor naik 28,26 persen atau naik sebesar Rp166,71 triliun. Sementara itu, nilai impor turun 9,66 persen atau turun sebesar Rp41,68 triliun.

“Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya fondasi pertanian kita semakin kuat,” tegasnya.