Darurat Energi Nasional! FSPPB Desak Prabowo Terbitkan Perppu Migas di Tengah Tekanan Geopolitik Global

Ringkasan :

• Ketegangan geopolitik global memicu lonjakan harga minyak dunia, mengancam stabilitas pasokan energi Indonesia yang masih bergantung impor.
• Pertamina terpaksa menanggung beban kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa kompensasi pemerintah, membuat cash flow perusahaan semakin tertekan.
• Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak reformasi tata kelola migas, termasuk Perppu Migas dan reintegrasi Pertamina, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

fin.co.id - Kekacauan di Timur Tengah kini bukan lagi sekadar berita internasional yang jauh dari telinga kita, Sobat! Dengar-dengar, dampaknya langsung terasa sampai ke dapur kita, lho. Gejolak geopolitik di kawasan itu ternyata bikin pasokan minyak dan gas bumi (migas) global jungkir balik, dan ironisnya, Indonesia yang jadi sasaran empuk.

Imbasnya jelas: harga minyak dunia melesat tak karuan. Sementara itu, kita yang masih gemuk-gemukan impor energi nasional, terpaksa gigit jari melihat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik ikut merangkak naik. Parahnya lagi, pemerintah masih mati-matian menahan harga BBM bersubsidi agar tetap bersahabat di kantong rakyat, padahal biaya operasional global sudah membengkak.

Wakil Sekretaris Jenderal I Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Aryo Wibowo, sampai angkat bicara. Ia mengingatkan kita semua betapa rapuhnya ketahanan energi bangsa ini. Ingat nggak sih, dulu Indonesia pernah jadi anggota OPEC yang disegani? Sekarang? Kita justru terjerumus dalam jurang ketergantungan impor minyak yang angkanya bikin geleng-geleng kepala.

Produksi Lokal Tak Cukup, Impor Energi Capai Jutaan Barel

Aryo membeberkan data yang bikin merinding. Setiap hari, kita butuh sekitar 1,6 juta barel minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tapi coba tebak, produksi dalam negeri kita cuma sanggup menyumbang di bawah 600.000 barel per hari. Jauh banget kan selisihnya?

Kesenjangan menganga ini memaksa Indonesia untuk terus-menerus impor, dan itu artinya, kita harus merogoh kocek lebih dalam. Apalagi, nilai tukar rupiah yang lagi loyo ditambah harga minyak dunia yang meroket, membuat biaya impor makin mencekik.

"Kondisi saat ini sangat berat," ujar Aryo dengan nada prihatin. "Pertamina harus menanggung selisih kenaikan harga minyak dunia tanpa kompensasi tunai dari pemerintah. Namun begitulah peran mulia Pertamina sebagai perusahaan negara yang harus menjalani penugasan menjaga stabilitas BBM nasional," lanjutnya dalam sebuah forum energi penting di Jakarta.

Ia menambahkan, harga minyak mentah dunia yang sudah sebulan ini bertengger di kisaran USD100 per barel, jelas menambah 'darah' bagi PT Pertamina (Persero).

Pertamina Jadi Pahlawan, Tapi Beban Makin Berat

Di tengah badai ini, PT Pertamina (Persero) memang berdiri di garis depan. Perusahaan milik negara ini berjuang keras menjaga pasokan energi agar tetap mengalir ke seluruh penjuru negeri. Tapi, siapa sangka, perjuangan mulia ini justru berbuah beban finansial yang tak ringan.

Pertamina harus rela menelan 'pil pahit' dengan menyerap selisih harga BBM bersubsidi. Pemerintah memang menahan harga BBM agar rakyat tidak terbebani, namun tanpa dukungan kompensasi yang cepat dan memadai dari pemerintah, arus kas (cash flow) perusahaan pelat merah ini kian tertekan.

Bukan hanya soal harga, Aryo juga melontarkan kritik tajam terhadap strukturisasi Pertamina yang terpecah belah menjadi holding-subholding. Menurutnya, kebijakan ini malah menciptakan inefisiensi. Kok bisa? Begini, setiap transaksi antar unit bisnis kini harus merujuk pada harga pasar global. Padahal, itu kan 'dagangan' kita sendiri, dari dalam negeri!

"Kalau bisnis migas ini dipisah-pisah, akan muncul transaksi yang tidak efisien. Padahal itu produk kita sendiri. Akhirnya harga BBM tidak bisa ditekan," tegas Aryo, menyiratkan bahwa pemisahan ini justru mempersulit upaya menekan harga BBM.