Dikatakan Dadang, BGN juga menetapkan standar ketat terhadap operasional dapur, mulai dari higienitas, kualitas gizi, hingga manajemen waktu produksi. Setiap mitra wajib memenuhi standar tersebut, dengan mekanisme sanksi bertahap bagi pelanggaran.
“Setiap pelanggaran akan kami tindak. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional jika tidak ada perbaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa program MBG berorientasi pada kualitas gizi, bukan sekadar memberikan rasa kenyang.
“Yang kita kejar bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Komposisinya harus jelas, prosesnya benar, dan dapurnya higienis,” ujarnya.
BGN juga mensyaratkan keterlibatan tenaga profesional seperti koki atau chef dalam penyusunan menu, serta mendorong peran aktif seluruh sekolah dalam memberikan rekomendasi terhadap kualitas makanan.
“Kami minta sekolah ikut mengawasi. Jika ada menu yang tidak layak, segera berikan rekomendasi kepada kami,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Wilayah II Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN Albertus Dony Dewantoro mengungkapkan, pihaknya telah menindak pelanggaran di lapangan secara tegas.
“Sekitar 20 SPPG di wilayah Banten telah kami suspend karena tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelanggaran umumnya terkait sanitasi dapur, tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kualitas makanan yang tidak layak.
