Belajar dari Malaysia, Pengamat Sebut Subsidi BBM RI Masih Salah Sasaran!

fin.co.id - Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran energi. Pengamat Energi, Sofyano Zakaria, menilai ada perbedaan mencolok antara sistem subsidi BBM di Malaysia dan Indonesia, terutama dalam aspek keberanian menata ulang distribusi agar tepat sasaran.

Menurutnya, Malaysia sudah selangkah lebih maju karena menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas warga. Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam pola lama yang mengutamakan harga murah tanpa pengendalian distribusi yang ketat.

"Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, tetapi mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah berani dan rasional," ujar Sofyano dalam keterangannya.

Sistem Kuota Malaysia vs Barcode Indonesia

Di Malaysia, masyarakat menerima subsidi RON95 dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per individu. Jika pemakaian melebihi batas tersebut, konsumen wajib membayar sesuai harga pasar. Skema ini efektif menekan pemborosan sekaligus menjaga anggaran negara.

Sofyano mengkritik Indonesia yang seolah takut membatasi konsumsi secara tegas. Akibatnya, kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan mewah dan industri, justru menikmati tetesan subsidi tersebut.

"Indonesia seolah takut menaikkan harga atau membatasi konsumsi. Ini bukan soal murah atau mahal, tapi soal tepat atau tidak tepat sasaran," tegas Sofyano.

Ia juga menyoroti kelemahan sistem barcode di tanah air. Meski sudah berjalan, celah penyalahgunaan seperti pengisian berulang dan distribusi ilegal masih sering terjadi. Malaysia menggunakan pendekatan berbasis individu yang jauh lebih sulit dimanipulasi daripada sistem berbasis kendaraan.

Stabilitas Semu yang Membebani APBN

Meski harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar di Indonesia tergolong terjangkau, hal ini memicu beban berat pada APBN. Sofyano menyebut kondisi ini sebagai "stabilitas semu" yang sangat mahal harganya bagi keuangan negara.

Namun, ia mengakui bahwa sistem Malaysia tetap memiliki risiko, terutama tekanan bagi pelaku usaha transportasi dan potensi resistensi publik. Kendati demikian, perubahan tetap menjadi keharusan bagi Indonesia untuk mencapai keadilan sosial.

"Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil," pungkasnya. (*)