Menanggapi isu yang ramai di media sosial, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, menegaskan kabar mengenai desa yang hilang akibat perubahan batas negara tidak sepenuhnya benar.
Ia menjelaskan, rapat Panitia Kerja Perbatasan DPR pada 22 Januari 2026 tidak secara khusus membahas sengketa batas negara RI–Malaysia di Kalimantan Utara.
“Rapat tersebut lebih fokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Ferdy di Tanjung Selor, Sabtu.
Menurutnya, proses penyelesaian batas negara RI–Malaysia di wilayah Nunukan masih berjalan sesuai rencana kedua negara dan telah dilakukan secara bertahap dalam waktu yang panjang.
“Proses ini sudah lama berlangsung dan tidak dilakukan secara tiba-tiba,” tegasnya.
Baca Juga
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan wilayah sekaligus memastikan masyarakat perbatasan tetap mendapatkan kepastian hukum dan pembangunan yang berkelanjutan.
