Penanganan Belum Tuntas, Gubernur Mualem Perpanjang Status Tanggap Darurat Aceh

fin.co.id - Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk keempat kalinya. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menetapkan masa perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari ke depan, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.

Keputusan strategis tersebut lahir setelah Mualem memimpin rapat koordinasi secara virtual pada Kamis 22 Januari 2026 malam. Langkah ini menjadi respons atas kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa proses penanganan dampak bencana di sejumlah titik belum sepenuhnya rampung.

Selain di level provinsi, dua wilayah terdampak parah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, juga mengambil langkah serupa dengan memperpanjang masa darurat mereka.

"Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh. Masa berlaku ini mencakup tujuh hari ke depan," tegas Mualem dalam pernyataan resminya.

Fokus Percepatan Pemulihan dan Logistik

Mualem menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjamin legalitas dan kelancaran percepatan pemulihan pascabencana. Prioritas utama pemerintah saat ini meliputi pembersihan lingkungan pemukiman, efektivitas distribusi bantuan logistik, serta optimalisasi layanan kesehatan bagi warga terdampak.

Selain itu, perbaikan akses transportasi masyarakat menjadi poin krusial yang harus segera tuntas. Gubernur menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan sinergi guna memastikan kehidupan masyarakat kembali normal dalam waktu singkat.

Kondisi Mendesak di Sawang: Warga Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai

Salah satu sorotan utama dalam perpanjangan status kali ini adalah kondisi infrastruktur di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Mualem mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap warga di wilayah tersebut yang kini terisolasi akibat rusaknya akses jalan.

Saat ini, kebutuhan akan delapan unit jembatan darurat di Sawang menjadi hal yang sangat mendesak. Tanpa infrastruktur tersebut, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual untuk beraktivitas.

"Kondisi di Sawang sangat mendesak. Warga terpaksa menyeberangi sungai secara langsung. Jika debit air sedang rendah, mereka masih bisa melintas, namun saat arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus total," tambah Mualem.

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk segera merealisasikan pembangunan jembatan darurat tersebut demi menjamin keamanan mobilitas warga dan distribusi bahan pokok ke pelosok daerah.