fin.co.id – Langkah diplomatik besar diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan menandatangani piagam bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza. Keputusan ini diambil di sela-sela pertemuan tahunan di Davos, Swiss, yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Meski pemerintah memandangnya sebagai langkah strategis, kebijakan ini menuai respons beragam, mulai dari dukungan politik di parlemen hingga peringatan keras dari para akademisi.
Parlemen Beri Dukungan: Langkah Strategis Menuju Perdamaian
Dukungan mengalir dari Senayan, di mana Komisi I DPR RI menilai bergabungnya Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara dalam upaya rekonstruksi Gaza dan gencatan senjata permanen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen nyata Indonesia terhadap perdamaian dunia.
"Ini adalah langkah strategis yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional, khususnya rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi DK PBB 2803," ujar Dave.
Sebagai tindak lanjut, TNI bahkan telah menyiapkan rencana kontingensi untuk pengiriman Pasukan Garuda yang akan bertugas menjaga keamanan, melindungi warga sipil, hingga membantu pemulihan infrastruktur dasar di wilayah konflik tersebut.
Pakar HI Beri Peringatan: Ancaman Terhadap Politik Bebas-Aktif
Di sisi lain, kebijakan ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pakar hubungan internasional. Fokus utama kritikan tertuju pada potensi Indonesia terjebak dalam agenda sepihak Amerika Serikat.
Teuku Rezasyah, pakar HI dari Universitas Padjadjaran, menyayangkan keputusan ini dan menilai idealisme Indonesia bisa "tenggelam" dalam kendali kolonialisme yang didominasi AS.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan pakar antara lain:
Baca Juga
Melemahnya Multilateralisme: Keanggotaan ini berpotensi mengurangi energi diplomasi Indonesia di forum yang sudah mapan seperti PBB, ASEAN, dan OKI.
Kredibilitas Tokoh: Kehadiran tokoh seperti Tony Blair dalam jajaran dewan eksekutif dinilai memiliki citra buruk di mata masyarakat Islam global.
Risiko Domestik: Munculnya risiko politik di dalam negeri mengingat sentimen masyarakat Indonesia yang sangat kuat terhadap kemerdekaan Palestina.
Antara Peluang Diplomasi dan Dominasi Kekuatan Besar
Meskipun menuai kritik, sebagian pengamat lain melihat celah peluang. Ahmad Khoirul Umam dari Universitas Paramadina berpendapat bahwa forum ini bisa menjadi ruang bagi Indonesia untuk menyuntikkan perspektif Global South secara langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan dunia.
