Ia justru menyoroti aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri.
Birokrasi yang berbelit-belit, ditambah lagi dengan tumpang tindih peraturan antara Pemerintah Daerah (Perda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov), menciptakan ketidaknyamanan bagi para investor asing.
"Indonesia ini negara hukum, tapi terlalu banyak aturan yang bikin orang asing tidak betah," tegasnya dalam keterangannya pada Senin, 19 Januari 2026.
Sentimen Negatif Menguat Akibat Defisit APBN 2025 yang Membengkak
Masalah birokrasi bukanlah satu-satunya pukulan telak bagi perekonomian Indonesia.
Rapor merah dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Nailul Huda, seorang ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, secara kritis menyoroti kinerja APBN 2025 yang mencatatkan defisit fiskal cukup besar.
Pengelolaan anggaran yang dianggap buruk ini memberikan sinyal bahaya yang jelas bagi para pelaku pasar modal global.
Nailul menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang cenderung boros, namun tidak dibarengi dengan penerimaan negara yang kuat, memicu kekhawatiran serius soal keberlanjutan anggaran atau *budget sustainability*.
Investor global memandang ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sebagai sentimen negatif yang sangat serius.
Jika penerimaan negara terus seret, sementara pengeluaran negara terus membengkak tanpa terkendali, jangan heran jika aliran modal keluar (*capital outflow*) akan semakin deras dalam waktu dekat.
Baca Juga
Strategi Jitu Memulihkan Kepercayaan Investor
Lalu, apa solusi konkret yang bisa diambil agar investor kembali merasa nyaman dan yakin berinvestasi di Indonesia?
Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh dalam hal koordinasi antarlembaga.
Tujuannya sederhana: mencegah terjadinya kebijakan yang saling bertabrakan dan menciptakan kebingungan.
