Infrastruktur ini dirancang untuk meredam kekuatan alam yang dahsyat, mencegahnya menghancurkan wilayah hilir.
Kementerian PU akan memprioritaskan pembangunan sabo dam di berbagai titik yang teridentifikasi sebagai zona merah rawan longsor, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.
Dengan adanya sabo dam, Kementerian PU berharap dapat menekan seminimal mungkin risiko kerusakan infrastruktur dasar akibat bencana di masa depan.
Ini adalah investasi jangka panjang untuk keamanan dan ketahanan wilayah Sumatera.
Normalisasi Sungai dan Perbaikan Rumah Menjadi Prioritas
Fokus pemerintah tidak hanya pada pengendalian aliran air di daratan, tetapi juga menjangkau perairan.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Kuala, Kementerian PU secara serius menangani muara Sungai Tamiang.
Pengerukan sedimen dan normalisasi aliran sungai menjadi agenda utama.
Satgas Kuala bertugas membuka jalur air dan lumpur agar mengalir lancar menuju laut.
Upaya cepat di wilayah hilir ini sangat penting untuk meminimalkan risiko banjir susulan pascabencana yang kerap kali menjadi momok bagi masyarakat Sumatera.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga memberikan perhatian penuh kepada rumah-rumah warga yang terdampak bencana.
Baca Juga
Perhitungan awal menunjukkan bahwa sekitar Rp8,2 triliun dibutuhkan khusus untuk merekonstruksi dan memperbaiki 238.783 unit rumah yang mengalami kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggaran Rp74 triliun yang diajukan Kementerian PU ini belum termasuk alokasi dana dari kementerian lain.
Kementerian PU sendiri berkolaborasi erat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan seluruh kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses transportasi dan logistik, terpenuhi.
Pemerintah masih menanti proposal tambahan dari Kemenhub untuk melengkapi gambaran total kebutuhan anggaran.
