Nasional

Ibu Kota Pindah! Pemindahan ASN dan Kementerian ke IKN Dimatangkan, Pemerintah Fokus ke Dua Hal Ini

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

Ibu Kota Pindah! Pemindahan ASN dan Kementerian ke IKN Dimatangkan, Pemerintah Fokus ke Dua Hal Ini

fin.co.id - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

Namun, pemindahan ini bukan hanya urusan bangunan atau lokasi. Pemerintah menekankan bahwa IKN akan menjadi simbol transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, digital, dan berorientasi hasil.

Fokus Pemindahan: Dari Relokasi Fisik Menuju Transformasi Birokrasi

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, menegaskan bahwa pemindahan kementerian, lembaga, dan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN bukan sekadar perpindahan kantor.

“Pemindahan ini bukan sekadar relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Fokus kami bukan hanya pindah kantor, melainkan pindah pola pikir dan budaya kerja agar pemerintahan di IKN menjadi simbol tata kelola baru,”

ujar Purwadi dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Pernyataan ini disampaikan setelah Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap I dan II IKN bersama Komisi II DPR RI yang digelar di IKN, Selasa (11/11/2025).

Tiga Filter Penapisan Pemindahan Kementerian dan Lembaga

Kementerian PANRB telah mematangkan mekanisme penapisan lembaga yang akan dipindahkan ke IKN sejak tahun 2022.

Menurut Purwadi, proses tersebut dilakukan secara komprehensif dan berbasis strategi nasional.

Ada tiga filter utama yang digunakan dalam menentukan kementerian dan lembaga yang akan menempati IKN:

  1. Peran Strategis Lembaga

    Sejauh mana peran kementerian/lembaga tersebut berpengaruh pada daya saing, kemandirian ekonomi, dan pengambilan keputusan nasional.

  2. Peran dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional

    Identifikasi lembaga yang berperan penting dalam sistem pengambilan keputusan negara, pertahanan, dan keamanan.

  3. Analisis Risiko dan Dampak Pemindahan

    Menilai konsekuensi jika lembaga tersebut tidak segera dipindahkan ke IKN, baik terhadap efektivitas pemerintahan maupun layanan publik.

Penyesuaian Organisasi dan SDM Mengikuti Struktur Kabinet Baru

Sejak terbentuknya Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, Kementerian PANRB telah melakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan sumber daya manusia (SDM).

Tujuannya agar perpindahan ASN ke IKN selaras dengan struktur kabinet dan arah pemerintahan baru.

“Seiring perubahan struktur kabinet baru, PANRB melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien,” jelas Purwadi.

Pada Januari 2025, Menteri PANRB Rini Widyantini juga telah mengeluarkan surat edaran resmi yang mengatur penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga ke IKN.

Langkah ini memastikan agar seluruh proses selaras dengan penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional pada 2028.

Perpres 79 Tahun 2025: Kepastian Arah Pembangunan Nasional

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan IKN kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

“Regulasi ini memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor agar tidak meragukan kelanjutan pembangunan IKN yang terus berjalan,” ujar Basuki.

Dengan adanya Perpres ini, pembangunan IKN diarahkan agar berjalan selaras dengan rencana pembangunan nasional serta memperkuat iklim investasi dan kepastian hukum di kawasan Nusantara.

Capaian Tahap Pertama Pembangunan IKN (2022–2024)

Tahap pertama pembangunan IKN berhasil menghadirkan berbagai infrastruktur utama yang kini sudah berdiri di Kalimantan Timur, di antaranya:

  • Istana Garuda – ikon utama IKN dan pusat kegiatan kenegaraan
  • Kantor pemerintahan dan hunian ASN/menteri
  • Hotel dan fasilitas kesehatan (RS IKN)
  • Bandara VVIP yang didukung investasi swasta

Selain itu, pembangunan tahap pertama juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC)  dua konsep baru yang menonjolkan efisiensi energi, ramah lingkungan, dan konektivitas digital.

IKN juga memiliki Command Center canggih yang terhubung dengan sistem CCTV, drone, dan IoT (Internet of Things) untuk memantau seluruh progres pembangunan secara real-time.

Beberapa proyek multiyears tahap pertama masih berlangsung hingga akhir 2025, termasuk:

  • Istana Wakil Presiden

  • Masjid Negara IKN

  • Hunian ASN tambahan

  • Tol Balikpapan–IKN

Tahap Kedua (2025–2028): Fokus Pemindahan ASN dan Infrastruktur Pendukung

Memasuki tahap kedua pembangunan (2025–2028), fokus utama pemerintah adalah pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana konektivitas antarkawasan.

Selain itu, sektor pendidikan dan investasi teknologi juga akan menjadi prioritas agar IKN tumbuh sebagai kota cerdas dan berdaya saing global.

Berita Terkait