[Redaksional fin.co.id] Redenominasi Hanya Kosmetik Angka Jika Literasi Nol Besar

Literasi ini harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terukur. Ini mencakup:

• Edukasi Nilai Riil: Penekanan berulang bahwa daya beli masyarakat tidak berubah.
• Mekanisme Transisi: Penjelasan yang sangat sederhana tentang bagaimana dua mata uang akan beredar dan cara konversi yang benar.
• Pengawasan Harga: Pengawasan ketat terhadap pedagang dan sektor ritel untuk mencegah kenaikan harga secara tidak wajar (rounding up) selama masa transisi.

Negara harus hadir sebagai beking dan penjamin bahwa kebijakan ini berjalan mulus di tingkat akar rumput. Jangan biarkan masyarakat awam harus berjuang sendiri mencerna perubahan nominal yang sedemikian masif.

Proses redenominasi juga menuntut biaya yang tinggi, mulai dari pencetakan uang baru hingga penyesuaian sistem akuntansi dan pembayaran di seluruh negeri. Investasi biaya ini hanya akan terbayar jika proses transisinya berjalan lancar, aman, dan tanpa gejolak.

Langkah Turki pada 2005 yang mengganti satu juta Lira lama menjadi satu Lira Turki baru, didasarkan pada motif menghilangkan angka nol yang mempersulit transaksi dan statistik. Begitu pula Bulgaria pada 1999 yang sukses karena inflasi tahunannya sudah sangat rendah (mendekati 1,2 persen). Indonesia memiliki modal stabilitas yang baik, namun modal itu harus diperkuat dengan kesiapan mental dan pemahaman publik.

Keselamatan Ekonomi Tak Boleh di Ujung Tanduk

Redenominasi adalah kebijakan yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk disiapkan dan dilaksanakan. Rencana penuntasan kerangka regulasi pada 2027 memberi pemerintah waktu yang cukup. Waktu ini harus dimanfaatkan bukan hanya untuk penyusunan pasal-pasal undang-undang, tetapi untuk mengebut literasi keuangan secara nasional.

Hukum sebagai panglima dalam kasus redenominasi ini harus berwujud pada kesiapan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari potensi kecurangan dan memastikan tidak adanya kenaikan harga terselubung. Stabilitas sebagai panglima harus diwujudkan dalam sosialisasi yang masif agar tidak ada satu pun warga negara yang kebingungan.

Pemerintah memang berpegangan pada pandangan bahwa redenominasi di saat ekonomi stabil akan meminimalisir risiko. Namun, risiko terbesar bukanlah faktor fundamental ekonomi, melainkan faktor manusia.

Redenominasi Rupiah harus berjalan sukses, dan sukses itu ditentukan oleh pemahaman dan ketenangan masyarakat, bukan sekadar ketepatan angka di lembar uang baru. (*)