2. Pendidikan Politik dan Literasi Publik
Rakyat harus didorong untuk lebih kritis dan melek politik. Demokrasi hanya akan bermakna jika rakyat mampu mengawasi, mengkritisi, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpinnya.
3. Transparansi Pembangunan
Pembangunan harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Mekanisme e-budgeting, keterlibatan publik dalam perencanaan, serta akses data yang luas akan memperkuat legitimasi pembangunan di mata rakyat.
4. Keadilan Sosial sebagai Tujuan Utama
Demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan memilih, dan pembangunan tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus bermuara pada keadilan sosial: akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang layak bagi seluruh rakyat.
Penutup
Demokrasi dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa pembangunan akan kehilangan makna karena tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat. Sebaliknya, pembangunan tanpa demokrasi hanya akan melahirkan otoritarianisme baru yang rapuh.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen pada demokrasi pembangunan. Demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif. Demokrasi yang benar-benar menyejahterakan rakyat, bukan sekadar menguntungkan segelintir elite.
Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Apakah demokrasi kita akan tumbuh menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan, atau justru melemah karena terseret arus pragmatisme politik? Jawabannya bergantung pada keberanian kita semua: rakyat, pemerintah, dan elite politik, untuk menegakkan demokrasi yang sejati. (Sigit Nugroho, Pemimpin Redaksi fin.co.id)
