Musdesus Tuntas di Badung, Pemerintah Fokus Kembangkan Bisnis dan Pembiayaan Koperasi Desa

fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mencatatkan capaian penting dalam pelaksanaan program nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas lokal.

Dalam acara penyerahan akta notaris untuk pembentukan koperasi desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Badung, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, memberikan apresiasi atas rampungnya pelaksanaan Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus (Musdesus) secara menyeluruh.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, seperti Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Partha, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyna Kubontubuh, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta Dirut LPDB, Supomo.

Ferry menyampaikan bahwa inisiatif pembentukan koperasi desa ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, serta diperkuat melalui Keputusan Presiden tentang pembentukan Satgas Percepatan. Program ini melibatkan 18 kementerian/lembaga dan seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Presiden ingin 80 ribu koperasi desa ini menjadi kekuatan ekonomi baru di desa-desa. Tidak hanya menambah jumlah koperasi, tetapi juga meningkatkan aset, volume usaha koperasi, dan memperluas partisipasi masyarakat, terutama anak muda yang selama ini mulai menjauh dari koperasi,” tegasnya dala keterangannya, Jumat, 6 Juni 2025.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyempurnakan sejumlah aspek penting, mulai dari model bisnis koperasi, pembiayaan, modul pelatihan, hingga pengembangan koperasi percontohan di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga menginventarisasi aset negara yang tidak terpakai, seperti bangunan eks puskesmas, puskesdes, maupun sekolah yang tidak lagi difungsikan, agar dapat dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas koperasi tanpa perlu pembangunan infrastruktur baru.

Terkait pembiayaan, Ferry menyampaikan bahwa masing-masing koperasi desa akan mendapatkan dukungan modal usaha berkisar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan.

Wakil Bupati Badung, Bagus Ali Sucipta, menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini.

“Musyawarah desa dan kelurahan khusus telah tuntas 100 persen di Kabupaten Badung. Dan progres pembuatan akta notaris pembentukan koperasi telah mencapai 74 persen. Ini adalah bentuk nyata kesiapan kami,” ujar Bagus Ali.

Wamenkop juga menambahkan bahwa koperasi-koperasi desa ini akan mulai dioperasikan secara nasional dalam periode Juli hingga Oktober 2025. Rencana pengumuman resmi pembentukan 80 ribu koperasi akan dilakukan oleh Presiden saat Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

“Juli hingga Oktober adalah tahap penting operasionalisasi. Ini fase kerja keras berikutnya yang harus kita hadapi bersama. Kabupaten Badung bisa jadi contoh sukses nasional,” ujar Ferry.

Direktur Utama LPDB, Supomo, menegaskan kesiapan lembaganya dalam memperkuat kelembagaan koperasi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan menyatu dengan ekosistem usaha lokal. “Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan momentum emas untuk membangun struktur ekonomi rakyat yang kuat dari desa,” ujar Supomo.

Ia menjelaskan bahwa LPDB akan menjalin kolaborasi erat dengan dinas koperasi, inkubator bisnis, lembaga pendamping, serta offtaker lokal, untuk memastikan koperasi memiliki model usaha yang sesuai potensi unggulan desa, serta berdaya saing dan mampu membuka lapangan kerja.

“Kami tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi juga mengawal koperasi dari hulu ke hilir. Mulai dari pendampingan tata kelola, pelatihan manajemen usaha, hingga membangun kemitraan bisnis. Dengan pola ecosystem-based financing, kami ingin koperasi desa ini menjadi mesin penggerak ekonomi lokal yang mandiri, modern, dan profesional,” terang Supomo.