Efisiensi Anggaran Tapi Ongkos Perjalanan Dinas Anggota DPRD Tangerang Capai 43 Miliar

fin.co.id - DPRD Kabupaten Tangerang mencatatkan angka fantastis di tengah efisiensi anggaran dengan merencanakan anggaran perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas paket meeting, dan perjalanan sekeriat sekwan sebesar Rp43.127.209.000.

Hal tersebut terpampang dalam  Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun anggaran 2025.

Anggaran puluhan miliar tersebut dirinci sebagai anggaran belanja perjalanan Dinas biasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang capai Rp6.739.074.000. Selain itu, Dinas biasa koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Tangerang capai Rp16.098.760.000.

Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Tangerang sedang menggodok anggaran belanja perjalanan Dinas paket Meeting luar kota, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas mencapai Rp20.289.375.000.

Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia mengatakan angka fantastis perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tangerang menjadi sorotan publik lantaran masyarakat kini tengah diterjang ekonomi yang serba kesulitan.

Tidak hanya menjadi sorotan publik, hal itu juga dinilai mengabaikan aturan efisiensi anggaran 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan membatasi anggaran seremonial, studi banding dan perjalanan dinas.

"Saya menilai ditengah ekonomi warga yang masih serba kesulitan ini DPRD tidak perlu boros, apa lagi sudah ada Inpres Efisien Anggaran yang menyatakan mengurangi biyaya perjalanan dinas," ujar Endang kepada Tangerangonline.id di Tigaraksa Kamis 17 April 2025.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Tangerang banyak masih kesulitan mendapatkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur layak pengeluaran miliaran rupiah untuk perjalanan dinas justru mencerminkan ironi dalam tata kelola anggaran.

"Alih-alih menunjukkan empati dan keberpihakan kepada rakyat, alokasi besar-besaran untuk perjalanan dinas memperlihatkan adanya potensi pemborosan dan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi," tuturnya.

Endang mengatakan, publik berhak mempertanyakan, seberapa besar manfaat konkret dari perjalanan-perjalanan tersebut terhadap pembangunan daerah.

Lanjutnya, apakah laporan dan hasil kunjungan tersebut berdampak langsung terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Urgensi perjalanan dinas harus jelas, jangan sampai masyarakat berspekulasi hanya sekedar rekreasi yang berkedok perjalanan dinas.

Dengan dana miliaran rupiah, masyarakat tentu berharap hasil kunjungan tersebut bisa membawa perubahan.

"Pasti masyarakat berharap adanya perubahan dengan adanya kunjungan tersebut. Tapi nyatanya hanya mengendap tanpa tindak lanjut," katanya.

Aktivis mahasiswa yang selalu mengawal isu di Kabupaten Tangerang menilai, fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian anggota DPRD lebih nyaman menjadi (turis politik) ketimbang pelayan publik.