Mudik Lebaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik

fin.co.id - 02/03/2025, 11:27 WIB

Mudik Lebaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno. (dok. Ist)

Oleh: Djoko Setijowarno

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis. Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun .

Lebaran adalah momentum bagi pemerintah untuk memberikan layanan mudik yang berkeselamatan. Bagi masyarakat, lebaran menjadi sesuatu yang saktral, sehingga sayang dilewatkan. Warga berupaya merayakan Idul Fitri harus di kampung halaman. Untuk memenuhi itu, maka mudikpun wajib dilakukan sebelum hari Lebaran tiba. Kecenderungan merayakan Lebaran tampak dari pengalaman setiap tahun di saat arus mudik selalu meningkat di waktu-waktu sebelum perayaan Idul Fitri itu tiba.

Mudik berselamatan, tentunya pemudik semakin banyak menggunakan angkutan umum. Setiap tahun diadakan Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Sejak tahun 2024 , hasil survey menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik .

Adapaun hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran Tahun 2024, memilih moda transportasi KA antar kota 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%), mobil sewa 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%), angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95%), kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%, kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online ) 1,07 juta orang (0,55%), taksi regular 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

Melihat hasil survey dua tahun terakhir (tahun 2023 dan tahun 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survey menunjukkan mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Namun, mudik lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak.

Penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik . Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik . Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik . Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu? Sementara BUMN sudah menetapkan rencana kerja dalam satu tahun ke depan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.

Disamping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. Tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudk gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut udik gratis tahun berikutnya.

Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13 – 14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol. Bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan beban keuangan (tidak berbisa berhemat), jika mau mudik lebaran. Bukankah akan lebih murah, jika menggunakan moda transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik.

Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara grastis. Tahun 2025, peluangnya berkurang, lantaran tidak dianggarkan lagi. Hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

Perum Damri, PT KAI dan PT Pelni berkeberatan jika dibebankan program mudik gratis. Selama ini PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan.

Kuota mudik gratis

Merujuk data Kementerian Perhubungan (2024), kuota mudik gratis Kementerian Perhubungan tahun 2023, total 80.792 penumpang dan tahun 2024 total 85.694 penumpang. Adapun rincian untuk kuota bus gratis meningkat Ditjen. Perhubungan Darat tahun 2023 (24.072 penumpang) dan tahun 2024 (30.088 penumpang), kuota KA gratis Ditjen. Perkeretaapian tahun 2023 (46.720 penumpang), tahun 2024 (28.196 penumpang), dan kapal gratis Ditjen. Perhubungan Laut tahun 2023 (10.000 penumpang) dan tahun 2024 (27.410 penumpang).

Di sisi lain, kapasitas kuota total sepeda motor gratis (motis) tahun 2023 sebanyak 16.340 unit dan tahun 2024 (17.880 unit). Rinciannya, kuota tetap 900 unit sepeda motor tahun 2023 dan tahun 2024. Motis yang diselenggarakan Ditjen. Perkeretaapian tahun 2023 (10.440 unit) dan tahun 2024 (12.180 unit) dan motis yang diselenggarakan Ditjen. Pehubungan Laut tahun 2023 (5.000 unit) dan tahun 2024 (4.800 unit).

Sigit Nugroho
Penulis