News

TNI AL Sewa Buzzer Rp100 Miliar? Ini Penjelasan Lengkap Dari Kadispenal

Isu TNI AL sewa buzzer Rp100 miliar untuk memperbaiki citra beredar luas. Kadispenal TNI AL Laksamana Pertama I Made Wira Hady Arsanta Wardhana memberikan klarifikasi. Simak penjelasannya di sini!

TNI AL Sewa Buzzer Rp100 Miliar? Ini Penjelasan Lengkap Dari Kadispenal
Ilustrasi - Buzzer

fin.co.id - Isu TNI AL Sewa Buzzer Rp100 Miliar: Fakta atau Hoaks?

Isu bahwa TNI Angkatan Laut (AL) menggelontorkan dana sebesar Rp100 miliar untuk menyewa buzzer demi memperbaiki citranya di mata publik mencuat ke permukaan.

Berita ini memicu perdebatan di media sosial dan menjadi perhatian publik. Namun, Kadispenal TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, memberikan klarifikasi tegas mengenai isu tersebut.

“Tidak benar jika TNI AL mengalokasikan dana sebesar itu untuk buzzer,” ujar Made Wira pada Selasa, 14 Januari 2025.

Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk pengadaan aplikasi Information Respond System, yang bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan data sensitif dan mencegah penyalahgunaan informasi terkait TNI AL di media sosial.

Klarifikasi Terkait Pengadaan Sistem Informasi

Dalam keterangan yang disampaikan, Made Wira menjelaskan bahwa aplikasi ini bertujuan untuk memantau dan mengelola informasi yang beredar di media sosial tentang TNI AL.

Aplikasi tersebut akan memungkinkan Detasemen Penerangan TNI AL (Dispenal) untuk melakukan pemantauan secara lebih efektif terhadap sentimen publik, serta menangani berita atau komentar negatif yang mungkin muncul.

“Dengan keterbatasan personel yang ada, kami butuh sistem untuk meminimalkan penyebaran opini negatif dan menggiring opini publik ke arah yang lebih positif dan kondusif,” kata Made Wira.

Ia menegaskan bahwa salah satu metode yang digunakan dalam sistem ini adalah memanfaatkan Key Opinion Leader (KOL) di media sosial untuk memperkenalkan informasi yang lebih akurat mengenai kegiatan TNI AL.

Apa Itu “Buzzer” dalam Konteks Ini?

Di tengah kontroversi, istilah buzzer pun menjadi perhatian. Menurut penjelasan resmi, buzzer yang dimaksud dalam konteks ini adalah pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi secara berulang, sehingga dapat menarik perhatian audiens yang lebih luas.

Strategi ini, meski disebutkan dalam dokumen pengadaan, lebih berfokus pada penyebaran informasi positif dan counter opini terkait TNI AL.

Namun, penggunaan istilah buzzer menimbulkan spekulasi, karena sering kali dikaitkan dengan manipulasi opini publik untuk tujuan politik.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dengan praktik yang lebih kontroversial.

Kesalahan Informasi di Media Sosial

Made Wira juga menanggapi beredarnya foto tangkapan layar situs pengadaan yang menunjukkan rincian mengenai pengadaan aplikasi ini.

Ia berharap agar kesalahan informasi terkait paket pengadaan ini tidak semakin meluas dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Kami ingin agar masyarakat memahami bahwa program ini bukan untuk membeli buzzer dengan dana sebesar itu, melainkan untuk sistem yang lebih aman dalam melindungi informasi,” ujar Made Wira.

Sementara itu, meskipun ada kesalahan informasi dalam deskripsi pekerjaan yang tertera di situs pengadaan, Made Wira menegaskan bahwa paket ini bertujuan untuk pengamanan data dan bukan sekadar pengadaan buzzer.

Pengadaan Sistem Informasi untuk Keamanan Data

Kegiatan pengadaan aplikasi Information Respond System yang dilaksanakan oleh Dispenal TNI AL bertujuan untuk meningkatkan pengamanan informasi terkait TNI AL di media sosial.

Dalam penjelasan yang lebih rinci, aplikasi ini diharapkan dapat melindungi integritas informasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Hal ini sangat penting, terutama dalam menjaga citra TNI AL di mata masyarakat.

Namun, meskipun niat baik telah dijelaskan, penggunaan istilah buzzer dalam dokumen pengadaan tetap menjadi titik rawan yang memicu kesalahpahaman.

Oleh karena itu, ke depan, TNI AL diharapkan lebih hati-hati dalam memilih istilah yang digunakan untuk menghindari interpretasi yang keliru. (Anisha/DSW)

Berita Terkait