fin.co.id - Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dinilai masih rendah. Penilaian itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Contoh, dari 100 juta lebih mobil dan motor, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi, kepatuhan kita ini sangat rendah,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2024.
Menurutnya, digitalisasi bisa mengidentifikasi masalah penyerapan pajak. Termasuk pengemplangan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.
Karena itu, DEN mendukung implementasi Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Coretax, yang telah diterapkan pada 1 Januari lalu, memungkinkan pencatatan dan verifikasi transaksi secara real-time.
Sehingga dapat mendukung kepatuhan wajib pajak. DEN optimistis sistem digital itu mampu mengoptimalkan pendapatan negara.
Selain itu, DEN mendorong optimalisasi sistem digital dapat diterapkan secara umum dalam tata kelola negara. Termasuk administrasi kependudukan maupun usaha. Luhut pun mengatakan sistem digital itu perlu terintegrasi.
Akhirnya dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara. Luhut menyebut sejumlah aktivitas ekonomi bisa diblokir bila wajib pajak mangkir dari kewajibannya menyetor pajak.
Baca Juga
Untuk orang pribadi misalnya. Pengurusan paspor bisa ditahan bila wajib pajak belum melunasi kewajiban pajak. Sementara bagi badan atau korporasi, dampaknya bisa terkait dengan pemblokiran aktivitas impor.
“Jadi, semua mengerti. Ini bisa membuat Indonesia betul-betul transparan ke depan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Chatib Basri menyatakan kepatuhan merupakan salah satu tantangan utama penyerapan pajak. Maka, digitalisasi bisa menjadi faktor yang mendorong perbaikan.
Chatib menjelaskan ketika Coretax dapat digabungkan dengan GovTech, maka sistem bisa melakukan crosscheck.
“Kalau pembelian mobil tidak dilaporkan, maka data digital bisa melakukan crosscheck. Sehingga memudahkan DJP untuk memonitor apakah angkanya betul atau tidak. Nanti, GovTech bisa melakukan automatic blocking. Sehingga mereka mau tidak mau harus patuh. Ini yang menjelaskan mengapa digitalisasi itu menjadi solusi,” pungkasnya.
