fin.co.id - Mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri agar mundur dari kursi Ketua Umum PDIP.
Permintaan Effendi Simbolon itu setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang saat ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi mengatakan, PDIP harus melakukan perubahan besar-besaran. Bukan saja menggantikan Sekjennya, tetapi juga Ketua Umumnya.
“Ya harus diperbaharui semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah waktunya ada pembaharuan total,” ujarnya usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.
Effendi menilai, kasus yang menjerat Hasto sudah sangat fatal. Lagi pula menurut Effendi, PDIP bukan milik pribadi.
Baca Juga
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukan milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum, Megawati harus bertanggung jawab.
“Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
“Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan masalah serius, masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
Menanggapi itu, juru bicara PDIP Guntur Romli menilai, apa yang disampaikan Effendi Simbolon merupakan hasil dari pertemuannya dengan Joko Widodo atau Jokowi.
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli.
Guntur mengatakan, apa yang disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu benar. Bahwa ada pihak yang hendak mengacak-acak PDIP.
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ucapnya.
