fin.co.id - Pemerintah Indonesia akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025.
Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan sumber daya lokal dari desa dan dalam negeri.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa program ini mengedepankan keberlanjutan ekonomi lokal, dengan bahan baku yang sepenuhnya berasal dari produk dalam negeri.
Bahan Baku Lokal Didorong untuk Meningkatkan Ekonomi Desa
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Minggu, 5 Januari 2025, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri, khususnya produk yang dihasilkan oleh desa.
Hal ini bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
"Jadi arahan presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," ujar Budi Arie, Minggu, 5 Januari 2025.
Pemberdayaan Koperasi dan Desa untuk Ketahanan Pangan
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Budi Arie menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan ribuan koperasi yang siap berkontribusi dalam penyelenggaraan MBG.
Baca Juga
Koperasi-koperasi ini akan bertindak sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan bahan makanan bergizi.
"Kami sudah mendata ada 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi.
Koperasi-koperasi tersebut mencakup berbagai jenis, seperti koperasi yang bergerak di bidang telur, sayur, beras, ikan, dan lain-lain.
Selain itu, desa-desa di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menghasilkan berbagai komoditas pangan yang akan digunakan dalam program ini.
Beberapa komoditas yang disebutkan oleh Budi antara lain jagung, ikan nila, hingga melon.
Semua ini merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan nasional yang digerakkan melalui 20% dana desa yang dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan pada tahun 2025.
Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Budi Arie Setiadi juga menambahkan bahwa 20% dari dana desa sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan pada tahun 2025 akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan.
Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pangan lokal, yang tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi desa.
