Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut mengungkapkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini.
Ia mengungkapkan akan mengadakan rapat daring pada 7 Januari 2025 dengan OJK dan dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka pada 10 Januari 2025 untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.
"Tugas kami sebagai pemerintah adalah menjadi fasilitator, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengembang dan masyarakat," ujar Ara, demikian Maruarar biasa disapa.
Kendala terkait pinjaman online ini menunjukkan tantangan besar dalam sektor perumahan Indonesia.
Di satu sisi, pinjol menawarkan kemudahan akses keuangan, namun di sisi lain, bunga yang tinggi dan kesulitan yang dihadapi oleh debitur menyebabkan masalah dalam kelancaran proses KPR.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat segera mencari solusi agar sektor properti Indonesia tidak terus terganggu oleh dampak negatif dari pinjaman online ini.
Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan oleh Bank BTN dan kolaborasi antara pengembang dengan OJK, diharapkan masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. (*)
