fin.co.id – PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, melalui Direktur Utama Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan kesiapannya terhadap rencana perubahan besar dalam skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Perubahan ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Saat ini, skema pembiayaan KPR FLPP berbagi porsi dengan proporsi 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan.
Namun, dalam perubahan yang sedang dikaji, porsi tersebut akan diubah menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.
Nixon menegaskan, meskipun perubahan ini akan mengubah porsi pembiayaan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi stabilitas BTN.
Baca Juga
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Sigit Nugroho/FIN)
“Gak apa-apa, karena kan KPR fokusnya menyalurkan kredit. Untuk dana murahnya, saya bisnis Indonesia pak, ini kompas. Gak ada isu, karena kita bisa isu bonds, bisa cari borrowings,” jelas Nixon, ditemui di Bandung, Minggu, 29 Desember 2024.
Ia menambahkan, salah satu alasan perubahan ini adalah untuk mendukung rencana pemerintah meningkatkan jumlah rumah yang dibangun, dari 220 ribu unit pada 2025 menjadi 330 ribu unit.
Dengan perubahan skema ini, BTN diharapkan bisa berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Nixon juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan beberapa langkah untuk menyesuaikan suku bunga kredit agar bank tetap bisa beroperasi secara sustain, meskipun terjadi perubahan besar dalam struktur pembiayaan.
Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah dengan memperpanjang tenor KPR hingga 25 tahun.
