Pesan Puan ke Ketua KPK Setyo Budiyanto: Jangan Ada Politisasi dalam Penegakan Korupsi

fin.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pimpinan Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 agar tidak ada politisasi dalam proses penangakan hukum terkait penanganan korupsi.

"Semoga (Ketua KPK 2024-2029) menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi," kata Puan usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Desember 2024..

Puan mengatakan, KPK harus berada di realnya sesuai tugas pokok dan fungsi-nya (Tupoksi) memberantasan korupsi.

"Jadi sebesar-besarnya sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi," pungkasnya.

Lebih lanjut, Puan meyakini dengan latar belakang Setyo sebagai perwira polisi dapat melengkapi kecakapan pimpinan KPK. Menurutnya, representasi dari berbagai profesi memberi potensi besar bagi KPK untuk bekerja lebih profesional.

"Jadi sepertinya insyaallah ke depannya ini saling melengkapi, kemudian akan bisa bekerja secara profesional dan aman," kata Ketua DPP PDIP ini.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK masa jabatan 2024-2029. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 5 Desember 2024.

Kelima pimpinan KPK yang terpilih itu telah melewati uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR RI.

"Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 5 Desember 2024.

Berikut 5 pimpinan KPK yang disahkan DPR:

1. Setyo Budiyanto (Ketua KPK)

2. Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)

3. Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua KPK)

4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)

5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua KPK).