fin.co.id - Ketua DPP PD-Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menduga adanya intervensi institusi Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ia mengatakan, pergerakan aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat ini bergerak sudah berdasarkan komando. Ia pun menuding pihak yang memberikan komando dibalik itu semua adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita," kata Deddy di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.
Dia pun merasa heran oknum kepolisian yang belakangan disebut Partai Cokelat (Parcok) ini masih sempat untuk cawe-cawe pada pilkada serentak 2024. Padahal, kata dia, banyak kasus-kasus besar yang terjadi pada akhir-akhir ini.
"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak. Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian. Masih sempat-sempat cawe-cawe," ujar Deddy.
Dia juga meminta Listyo Sigit bertanggung jawab atas sederet kasus yang mendera institusi kepolisian belakangan ini.
Baca Juga
"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listyo Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini," kata Deddy.
Anggota DPR RI ini meminta kepada seluruh anggota kepolisian untuk menyelamatkan Korps Bhayangkara. Dia tak ingin Polri terus terpuruk di bawah nakhoda Listyo Sigit.
"Kami menyerukan seluruh Bhayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan di bawah, terpuruk jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listyo Sigit," tutur Deddy.
Minta Prabowo Copot Kapolri dari Jabatan
Lebih jauh, Deddy Yevri Sitorus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.
Deddy menyoroti buruknya budaya politik yang terjadi sejak perhelatan Pilpres 2024 hingga Pilkada 2024. Dia menyebutnya sebagai budaya Jokowisme.
"Pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme," katanya.
Dalam budaya Jokowisme, Deddy menyebutkan akibat ambisi Jokowi itu akhirnya mereka menggerakkan instrumen aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat demi bisa menjalankan sisi gelap demokrasi.
