Ojol Terancam Tak Dapat Subsidi BBM: Ekonom Peringatkan Dampaknya Bisa Mengguncang Ekonomi Perkotaan

Achmad mengusulkan agar pemerintah tidak terburu-buru mencabut subsidi BBM untuk ojol, tetapi lebih fokus pada pendistribusian subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk kendaraan yang digunakan dalam kegiatan produktif, seperti ojol, bisa menjadi solusi yang adil.

Dengan sistem ini, pengemudi ojol yang berhak akan tetap mendapatkan subsidi, sementara penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak bisa dicegah.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi subsidi sangat diperlukan agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah, seperti kendaraan pribadi yang tidak digunakan untuk tujuan produktif atau kendaraan milik perusahaan.

Menghadapi Risiko Makroekonomi

Pencabutan subsidi BBM untuk ojol juga berpotensi mempengaruhi sektor ekonomi makro. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa pertimbangan yang matang, bisa terjadi inflasi sektor transportasi yang akan berimbas pada inflasi barang dan jasa lainnya.

Kenaikan tarif ojol bisa meningkatkan biaya hidup di kota-kota besar, yang sudah menghadapi tekanan inflasi akibat harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus melambung.

Selain itu, sektor perdagangan digital yang mengandalkan layanan ojol untuk distribusi barang dan makanan bisa terdampak.

Layanan pengantaran makanan, seperti yang banyak digunakan oleh platform digital, juga berisiko mengalami penurunan karena konsumen enggan membayar tarif lebih tinggi.

Hal ini bisa merugikan bisnis kecil hingga menengah yang bergantung pada pengiriman cepat melalui ojol.

Peringatan Terhadap Dampak Jangka Panjang

Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, kebijakan ini juga berpotensi mengganggu kestabilan sosial di kota-kota besar. Banyak pengemudi ojol yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kini mengandalkan pekerjaan ini sebagai sumber utama penghidupan.

Jika mereka terpaksa meninggalkan sektor ini, maka banyak keluarga yang akan kehilangan sumber pendapatan harian mereka, yang berisiko memperburuk ketimpangan sosial.

Seperti yang diungkapkan Achmad, jika pemerintah tetap memutuskan untuk mencabut subsidi BBM untuk ojol, harus ada kebijakan pendamping yang dapat menjamin kesejahteraan pengemudi dan masyarakat luas.

Tidak hanya pengemudi ojol yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang bergantung pada layanan ini.