Kadin Rilis White Paper Arah Pembangunan 5 Tahun Indonesia hingga Pertumbuhan 8 Persen, Realistis atau Ambisius?

Kolaborasi atau Ketergantungan?

Salah satu sorotan besar dalam Rapimnas Kadin adalah penekanan pada pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Arsjad Rasjid menyatakan, “Kadin Indonesia akan menjadikan White Paper sebagai pedoman untuk menyelaraskan Program Kerja 2025 dengan program pemerintah untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi 8 persen.”

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah sangat diperlukan, sektor swasta sering kali terjebak dalam posisi yang lebih bergantung pada kebijakan pemerintah daripada mengambil peran aktif dalam merancang solusi inovatif.

Dalam hal ini, masyarakat dan sektor usaha harus mempertanyakan apakah pemerintah sudah cukup memberi ruang bagi inisiatif swasta yang kreatif atau justru menciptakan iklim usaha yang terlalu terkendali oleh regulasi dan kebijakan yang kaku.

Pertumbuhan Inklusif atau Hanya bagi Segelintir Pihak?

Selain itu, diskusi tentang ekonomi inklusif yang dijanjikan dalam White Paper juga menjadi sorotan. Kadin mengklaim bahwa dokumen ini akan mendorong penguatan sektor UMKM, serta pengembangan bisnis hijau dan ketahanan pangan.

Namun, di saat yang sama, masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang merasa kesulitan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas.

Tanpa upaya serius untuk menurunkan hambatan-hambatan struktural tersebut, pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya akan tetap menjadi impian bagi banyak pihak.

Di sisi lain, pengembangan bisnis hijau dan ketahanan pangan memang dapat menjadi sektor unggulan yang berpotensi menghasilkan peluang ekonomi baru.

Namun, untuk mencapainya, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berfokus pada keberlanjutan.

Kesimpulan: Ambisi atau Realitas?

Dengan latar belakang kondisi ekonomi global yang tidak menentu, serta tantangan domestik yang masih besar, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam waktu dekat menjadi sebuah tantangan besar.

Kadin Indonesia dan pemerintah perlu menjawab beberapa pertanyaan kritis: Apakah kolaborasi yang terjalin ini benar-benar mampu menghasilkan perubahan nyata di lapangan? Bisakah sektor swasta dan pemerintah menyelaraskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga merata bagi seluruh rakyat Indonesia?

Saat dunia usaha dan pemerintah bersatu di Rapimnas 2024, harapan besar ada di pundak mereka untuk tidak hanya menyusun rencana indah, tetapi juga menjalankannya dengan strategi yang lebih terukur dan berani menghadapi kenyataan. Jika tidak, target ekonomi yang tinggi bisa jadi hanya akan menjadi angan-angan belaka. (Sabrina/DSW)