fin.co.id - Alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025 sebesar Rp81,6 triliun. Angka ini naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024.
"Saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kami walau baru berkuasa satu bulan, sudah bisa umumkan kesejahteraan guru bisa kami tingkatkan," kata Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, sekaligus mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Prabowo menambahkan pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN.
Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
Prabowo menyebut anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.
Baca Juga
"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang berserfitikat pendidik, yaitu 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024," paparnya.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025.
Selain itu, lanjut Prabowo, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang saat ini belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi.
Adapun bentuk dukungan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi, yaitu akan diberikan bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu kelompok ini.
“Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," tutur Prabowo.
Mantan Menhan RI ini menegaskan kebijakan tersebut adalah bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
