fin.co.id - Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo HR Muhammad Syafi'i mengatakan,pihaknya tengah mengupayakan sertifikasi guru tutas dalam dua tahun. Dia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 500 ribu guru non-ASN yang belum tersertifikasi.
"Saya minta kepada Direktur GTK (Madrasah) agar sertifikasi guru non-ASN yang jumlahnya lebih dari 500 ribu orang, tidak lagi dicicil per tahun 50 ribu orang," kata Romo pada upacara peringatan Hari Guru Nasional di MAN 4 Jakarta, Senin 25 November 2024.
Dia pun menegaskan komitmen pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan sertifikasi guru dapat selesai dalam waktu kurang dua tahun ke depan.
"Jika memungkinkan, sertifikasi seluruh guru madrasah dan pesantren harus selesai dalam waktu dua tahun," ungkapnya.
Di samping mendorong sertifikasi, ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Dia juga menyinggung janji Prabowo soal menaikkan gaji guru, baik ASN maupun non-ASN.
"Pak Prabowo memberikan perhatian yang sangat serius terhadap dunia pendidikan. Beliau berjanji akan menaikkan honor bagi setiap guru, baik itu ASN maupun non-ASN," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar berkunjung ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan bertemu dengan Menteri Abdul Mu'ti untuk membahas terkait percepatan proses Pendidikan Profesi Guru (PG).
Baca Juga
Pasalnya, saat ini daftar antrean sertifikasi guru madrasah pada PPG saat ini bisa mencapai 30-50 tahun.
Hal ini karena, rata-rata kuota PPG untuk guru madrasah hanya sekitar 9 ribu orang per tahun.
Permasalahan ini termasuk bagi guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) di sekolah umum maupun guru mata pelajaran umum di lembaga pendidikan agama.
"Masih banyak mereka yang belum mendapatkan sertifikasi. Jadi untuk mempercepat pengantrean itu, kami bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen," ungkap Nasaruddin, Senin, 18 November 2024.
Pada pertemuan tersebut, kedua kementerian sepakat mengakumulasi sumber daya untuk menghasilkan solusi yang cepat dan efektif sehingga memberikan dampak bagi kemajuan pendidikan di Indoneia.
"Tahun depan berkenan Kemenag dan Kemendikdasmen bisa berkolaborasi sehingga guru-guru PAI juga bisa selesai tahun depan untuk PPG. Mapel umum di madrasah, ini kami berharap bisa ikut sehingga 2025 atau paling lambat nanti 2026 ini bisa seluruhnya PPG," papar Mu'ti.
(Ann)
