Bongkar Strategi Jokowi - Partai Cokelat, Hasto Kristiyanto Siap Dipenjara: Menyongsong Jeruji Suatu Kehormatan

"Soal ini juga mohon maaf saya sampaikan. Pak Tito juga sebagai Mendagri. Begitu banyak laporan terhadap penjabat Kepala Daerah. Tapi beliau sebagai sosok yang seharusnya bersikap tegas dan intelektual luar biasa nggak berani dalam menegakkan penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi," urainya.

"UU menyatakan tidak boleh ada pergantian jabatan. Mana ada tindakan dari Pak Tito. Jerat-jerat kepentingan itu sudah sangat luar biasa. Ini yang harus kita bongkar,' tutur Hasto.

Pada kesempatan itu, Akbar Faizal bertanya apakah Jokowi masih bisa melakukan segala hal setelah tidak jadi presiden? "Secara teoritik kekuasaan tidak bisa. Tetapi Jokowi melakukan begitu banyak penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum lengser," jawab Hasto.

Dia mencontohkan jabatan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dia menyebut Listyo jadi Kapolri melompati 5 Angkatan. "Dan ini dilakukan karena kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Cokelat bukan siapa-siapa," katanya.

Namun, dia meyakini kekuatan merah putih di Polri jauh lebih besar. Karena terbukti, kalau hanya menjalankan perintah seperti dalam kasus Ferdy Sambo, ternyata perintahnya salah.

"Maka semua masuk hukuman juga. Apalagi sekarang kami ditolong keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan TNI, Polri dan Aparatur negara yang tidak netral bisa dipidana. Jangan lihat hukumannya. Tapi pidananya itu," urai Hasto.

Partai Cokelat

Politisi ini juga dengan gamblang menyebut seluruh aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Bahkan, dia menyebut adanya partai cokelat (Parcok) yang diduga adalah Polri.

"Di Sulawesi utara partai cokelat yang bermain. Sama seperti di Jakarta, Jawa Timur. Di Sumatera Utara itu partai cokelat super power full. Karena mereka punya agenda politik terhadap aliansi kekuasaan sang raja. Dengan Jokowi," ujar Hasto.

Hal itu diungkapkan Hasto usai dirinya sedang diincar untuk dijadikan tersangka oleh KPK lantaran turun tangan memenangkan pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Pilgub Sumatera Utara.

Hasto pun membandingkan kasusnya dengan kasus Ferdy Sambo. Menurutnya, kasus Sambo diduga ada kaitannya dengan judi online dan narkoba.  "Itu kan mendapat beking dari partai cokelat. Kemudian tambang-tambang illegal. Semua tahu itu dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres," imbuhnya.

Dia menambahkan menjadi pimpinan itu harus menjaga kondusivitas. Jangan sampai terjadi konflik sosial. Karena itu, lanjutnya, hukum tidak boleh berpihak.

"Jangan gunakan hukum sebagai alat politik. Saya ingat pernyataan Pak Amien Rais Ketika muncul kasus Sambo. Dari kasus Sambo itu kan terbuka. Bagaimana judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi. Tambang illegal dilindungi oknum polisi. Narkoba dilindungi oknum polisi," paparnya.

Hasto menyebut dirinya menyampaikan langsung kepada Jokowi.

"Pak Amien Rais mengingatkan wajah Polri itu sama dengan wajah presiden lho. Itu saya sampaikan ke Pak Jokowi. Tapi kan ternyata masih menampilkan sisi gelap. Sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Bahkan ada perlindungan terhadap persoalan Sambo ini. Saya kan ada Ronny Talapessy yang tahu persis pada persoalan itu," tuturnya.

Dikatakan, ketika hal seperti itu ini dibiarkan, sama saja membiarkan berbagai kasus besar lainnya tidak diungkap.

"Tapi masa di antara ribuan hakim, jaksa dan polisi gak ada satupun yang punya kekuatan moral berani memperjuangkan kebenaran. Maka saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi partai cokelat, banyak juga suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih," urainya.