"Di Sulawesi utara partai cokelat yang bermain. Sama seperti di Jakarta, Jawa Timur. Di Sumatera Utara itu partai cokelat super power full. Karena mereka punya agenda politik terhadap aliansi kekuasaan sang raja. Dengan Jokowi," ujar Hasto.
Hal itu diungkapkan Hasto usai dirinya sedang diincar untuk dijadikan tersangka oleh KPK lantaran turun tangan memenangkan pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Pilgub Sumatera Utara.
Hasto pun membandingkan kasusnya dengan kasus Ferdy Sambo. Menurutnya, kasus Sambo diduga ada kaitannya dengan judi online dan narkoba.
"Itu kan mendapat beking dari partai cokelat. Kemudian tambang-tambang illegal. Semua tahu itu dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres," imbuhnya.
Dia menambahkan menjadi pimpinan itu harus menjaga kondusivitas. Jangan sampai terjadi konflik sosial. Karena itu, lanjutnya, hukum tidak boleh berpihak.
"Jangan gunakan hukum sebagai alat politik. Saya ingat pernyataan Pak Amien Rais Ketika muncul kasus Sambo. Dari kasus Sambo itu kan terbuka. Bagaimana judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi. Tambang illegal dilindungi oknum polisi. Narkoba dilindungi oknum polisi," paparnya.
Hasto menyebut dirinya menyampaikan langsung kepada Jokowi.
"Pak Amien Rais mengingatkan wajah Polri itu sama dengan wajah presiden lho. Itu saya sampaikan ke Pak Jokowi. Tapi kan ternyata masih menampilkan sisi gelap. Sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Bahkan ada perlindungan terhadap persoalan Sambo ini. Saya kan ada Ronny Talapessy yang tahu persis pada persoalan itu," tuturnya.
Dikatakan, ketika hal seperti itu ini dibiarkan, sama saja membiarkan berbagai kasus besar lainnya tidak diungkap.
Baca Juga
"Tapi masa di antara ribuan hakim, jaksa dan polisi gak ada satupun yang punya kekuatan moral berani memperjuangkan kebenaran. Maka saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi partai cokelat, banyak juga suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih," urainya.
"Tetap dengan spirit Jenderal Hoegeng. Tapi bukan untuk sekadar retorika. Namun dalam seluruh sikap, pikiran dan tindakannya. Seperti kejujuran dan keadilan itu juga harus dimulai dari pimpinan Polri," lanjut Hasto.
Ketika ada potensi-potensi gesekan, kata Hasto, tugasnya adalah menjaga agar itu tidak terjadi. Sesuai perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, pihaknya diminta melakukan perlawanan secara terukur dengan menggunakan jalur hukum. Bukan kekerasan fisik.
"Tapi hukum sebagai alat kekuasaan ini meniadakan suatu substansi tentang adanya suatu sistem yang bisa disepakati bersama untuk keadilan itu," paparnya.
Kriminalisasi Anies Baswedan
Sebelumnya Hasto Kristiyanto blak-blakan menyebut Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan perintah untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan.
Pernyataan itu Hasto sampaikan melalui Podcast chanel Youtube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat, 22 November 2024 malam. Dalam podcast itu, Hasto bersama Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University Connie Rahakundini Bakrie yang juga dikenal sebagai pengamat militer dan pertahanan.
"Saya masih ingat ketika Anies Baswedan dikriminalisasi. Itu Pak Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung," tegas.
Menurut Hasto, seorang Jokowi itu sering main belakang. Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang sikapnya ksatria.
