Program BSPS dan Tantangan Sanitasi
Fahri Hamzah menegaskan bahwa salah satu prioritas utama Kementerian PKP adalah memberikan akses rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan tugas yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemenuhan sarana sanitasi seperti Mandi Cuci Kakus (MCK), yang harus menjadi bagian integral dari setiap rumah yang mendapat bantuan.
Meskipun Program BSPS sudah memberikan dampak positif, Fahri berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas fisik rumah, tetapi juga pada penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
"Rumah yang sudah layak huni harus dilengkapi dengan sarana sanitasi yang baik, dan masyarakat juga harus diberikan edukasi untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya," ujarnya.
Mendorong Partisipasi Gotong Royong dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Wamen PKP juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam program BSPS ini. Dengan dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa, diharapkan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat dapat semakin meluas dan berdampak lebih besar.
Program ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan rumah yang layak huni.
“Pemerintah daerah di 38 provinsi, 415 kabupaten, 98 kota, dan 8.000 kecamatan harus terlibat aktif dalam mensukseskan program ini. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting agar kita bisa mengentaskan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia,” ujar Fahri.
Baca Juga
Kepedulian Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah berhasil membantu pembangunan 883 unit rumah tidak layak huni di wilayah Lombok Tengah.
Di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan manfaat dari Program BSPS.
Abdul Aziz juga mendorong agar masyarakat yang menerima bantuan dapat berswadaya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan rumah layak huni.
“Kami berharap masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam bentuk swadaya agar kualitas rumah yang diperoleh dapat lebih baik,” ujarnya.
Harapan Penerima Manfaat BSPS
Wamen PKP Fahri Hamzah meninjau pelaksanaan program BSPS di Lombok Tengah, Minggu, 17 November 2024. (Dok Kompu PKP)
