fin.co.id — Bank Tabungan Negara (BTN) dihadapkan pada tantangan besar setelah pertemuan antara Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang berlangsung pada Jumat, 8 November 2024, di Menara BTN, Jakarta.
Pertemuan ini tidak hanya membahas program ambisius 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menyentuh soal peran BTN dalam mengatasi krisis perumahan rakyat di Indonesia.
Maruarar, yang lebih akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa sudah ada enam pertemuan dengan Nixon sejak ia dilantik menjadi Menteri. Dalam pertemuan tersebut, Ara meminta BTN untuk memberikan solusi konkret dalam mengurangi biaya produksi bagi developer perumahan rakyat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penghapusan PPN perumahan 11%, pemangkasan PPH 2,5%, dan retribusi yang juga bisa dihapuskan. Dengan langkah ini, Nixon menyatakan bahwa biaya produksi dari developer dapat berkurang hingga 21%, yang pada gilirannya akan membuat harga KPR lebih terjangkau bagi masyarakat.
Baca Juga
- Dukung Konektivitas Wilayah hingga 3T, ASDP Operasikan 84 unit Armada untuk Layani 208 Lintasan Perintis di seluruh Indonesia
- Kisruh Kenaikan PPN 12 Persen: Pekerja dan Pengusaha Serahkan Keputusan ke Manajemen, Dampaknya Siapa yang Tahu?
Namun, usulan tersebut tampaknya lebih dari sekadar pembicaraan tentang kebijakan fiskal. Ara menantang BTN untuk lebih fokus dalam mendukung program perumahan rakyat dengan cara yang lebih substansial.
“Ini sebenarnya jati diri dari BTN. Kita sering kali pakai istilah yang tidak substansi,” tegas Ara.
Program 3 Juta Rumah: Ambisi Besar yang Menanti Realisasi
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dijanjikan pemerintah mulai 2025 ini menjadi sorotan utama. Ara menjelaskan, dari total 3 juta rumah, dua juta unit akan dibangun di desa-desa, sementara satu juta unit akan difokuskan untuk kawasan perkotaan.
Untuk mewujudkan ini, kementeriannya akan membentuk dua Direktorat Jenderal (Dirjen) yang masing-masing bertugas fokus pada permasalahan perumahan di desa dan kota.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang hadir dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kesuksesan program ini.
Baca Juga
- Pakar Ungkap Bahaya Penggunaan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk Program 3 Juta Rumah
- Minuman Beralkohol Buatan Indonesia Diminati Banyak Negara
Meski demikian, Ara mengungkapkan kekhawatirannya tentang besaran anggaran yang tersedia untuk merealisasikan program tersebut.
“Kita harus benar-benar memastikan anggaran yang ada mencukupi agar program ini bisa terlaksana dengan baik,” ujar Ara.
Menyoal Tantangan Pembiayaan dan Infrastruktur
Meskipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk program besar ini, tantangan terbesar tetap ada pada masalah pembiayaan dan infrastruktur yang memadai.
Untuk itu, Ara dan Nixon sepakat bahwa kolaborasi antara sektor perbankan, developer, dan pemerintah sangat dibutuhkan. Selain itu, BTN juga diharapkan dapat memperluas skema KPR dengan suku bunga yang lebih terjangkau agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki akses ke rumah layak huni. (*)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
