fin.co.id - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia soal jatah kursi menteri berjumlah delapan karena terjadi konsensus sehingga kursi MPR disematkan kepada politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani sangat memalukan. Pasalnya, Bahlil mempertontonkan ketidakpahamannya mengenai konteks musyawarah mufakat yang dilakukan di parlemen terkait sebuah pengambilan keputusan.
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Institute Muda Saleh mengaku heran. Pasalnya, kata dia, ucapan tersebut dilontarkan oleh seorang ketua umum partai politik di mana partainya merupakan partai kuat di Indonesia yang jauh sebelumnya para petinggi Golkar selalu menghargai keputusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah dan mufakat di DPR ataupun MPR.
"Hanya saja, sikap, dan pernyataan yang dilontarkan Bahlil menunjukkan egosentris yang justru akan memperkeruh suasana politik di Indonesia. Saya meyakini, bahwa Bahlil seolah menunjukkan sikap arogan, hal ini dikarenakan Golkar merupakan partai pemenang pemilu legislatif kedua setelah PDIP di parlemen," kata Muda kepada wartawan di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.
Dia mempertanyakan hasil musyawarah atau mufakat apa yang terjadi di Partai Golkar hingga menetapkan Bahlil sebagai ketua umum. Dia mengatakan, semua publik tahu bahwa isu yang berhembus di Golkar mengenai nasib mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga yang tersandera politik dilakukan oleh rezim sebelumnya dan mengakibatkan mundur dari jabatannya itu. "Airlangga mundur dari kusrsi ketua umum apakah ini bukan konsesus namanya?" kata Muda.
Selain itu, kata dia, berbagai macam sikap dan pernyataan-pernyataan Bahlil yang sebelumnya menyebutkan bahwa menteri Jokowi adalah 'pemain'. "Jadi jangan main-main, ini sebuah pernyataan konyol dan tidak menandakan seorang menteri atau pun yang memberikan kesan positif kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, Bahlil merupakan sosok yang tidak pantas menjabat sebagai seorang menteri dan ketua umum partai politik. Karena, kata dia, sikapnya seperti calo atau mafia politik yang justru bisa merusak kredibilitas Partai Golkar yang telah lama berdiri kuat dalam dunia politik di Indonesia.
"Saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan posisi Bahlil sebagai menteri ESDM dan para tetuah Partai Golkar agar jabatan Bahlil sebagai Ketum Golkar dilakukan audit. Karena sangat mustahil sosok yang lama disebut-sebut tidak lagi menjadi anggota partai tiba-tiba hadir sebagai ketua umum. Selain itu sikap Bahlil juga bisa membuat kredibilitas Golkar rusak yang akan berdampak buruk bagi Golkar dalam Pilkada," tuturnya.
