Indeks Korupsi (Netral): Meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan.
Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi.
Kelemahan ini menghalangi peningkatan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Indeks Kebahagiaan (Netral): Stabilitas keamanan memang terjaga, tetapi menurunnya indeks demokrasi memengaruhi kepuasan hidup masyarakat. Pada akhirnya ini berkontribusi pada skor kebahagiaan yang stagnan.
Meski stabilitas ekonomi dan sosial meningkat, kebahagiaan publik tidak bergerak naik karena menurunnya indeks demokrasi.
Alasan ketiga: Pertumbuhan Inklusif yang Belum Maksimal
Meski ada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan beberapa capaian sosial, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan ini berdampak pada capaian yang relatif stagnan di beberapa indeks sosial, seperti:
Indeks Pembangunan Manusia (Netral): Kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat belum merata di seluruh wilayah.
Beberapa daerah terpencil masih tertinggal, yang menahan peningkatan signifikan dalam skor HDI Indonesia.
Baca Juga
Indeks Kebahagiaan (Netral): Peningkatan ekonomi nasional belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan emosional masyarakat. Kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan tantangan dalam mencari keseimbangan hidup membuat masyarakat merasa kurang puas.
Indeks Korupsi (Netral): Meskipun ada beberapa kemajuan di sektor ekonomi dan penegakan hukum, reformasi yang lambat dan inkonsistensi dalam pemberantasan korupsi tetap menjadi kendala.
Tingginya kasus korupsi pada tingkat lokal dan kurangnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah menghasilkan skor yang netral dalam indeks ini.
Kesimpulan
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi dan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya demokratis dan inklusif masih terasa.
