Jokowi Ciptakan Satuan Baru TNI: Terobosan untuk Atasi Logjam Perwira?

fin.co.id - 08/10/2024, 14:47 WIB

Jokowi Ciptakan Satuan Baru TNI: Terobosan untuk Atasi Logjam Perwira?

Presiden Jokowi menyematkan tanda kehormatan kepada beberapa prajurit TNI. Foto: Ani/Disway Group

fin.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhasil menciptakan satuan baru dalam tubuh TNI, yang bertujuan untuk mengatasi penumpukan perwira tinggi dari Akademi Militer Angkatan 1988.

Menurut data dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), langkah ini dianggap sebagai terobosan signifikan dalam struktur organisasi militer.

Dalam seminar nasional yang membahas kebijakan pemerintahan Jokowi, Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Reine Prihandoko, menyoroti bahwa penambahan satuan baru sejak 2014 efektif mengurangi potensi 'bom waktu' yang diakibatkan oleh logjam perwira.

"Jokowi banyak menciptakan satuan baru untuk para perwira, sehingga patut diapresiasi," ujarnya," dalam seminar nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Reine menjelaskan bahwa pembentukan satuan ini meliputi berbagai level, dari pimpinan hingga badan pelaksana pusat di Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Langkah ini tidak hanya membantu dalam pengorganisasian internal TNI tetapi juga berpotensi meningkatkan profesionalisme prajurit melalui operasi gabungan.

Namun, tantangan ke depan tetap ada. Reine menekankan perlunya pengelolaan yang tepat agar potensi penumpukan di angkatan lain tidak terulang.

"Perlu pengurangan rekrutmen dan pensiunan dini untuk angkatan yang lebih tua," katanya.

Sementara itu, kekhawatiran juga muncul terkait banyaknya jenderal aktif yang menduduki jabatan sipil. Ke depan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto dituntut untuk menangani masalah ini agar tidak terulang di masa depan.

"Tetapi dalam 10 tahun terakhir pemerintahan sekarang, ada yang sedikit mengkhawatirkan banyaknya jenderal aktif mengisi jabatan sipil," tegas dia.

LAB 45 berperan sebagai lembaga kajian yang mendorong transformasi Indonesia menuju negara maju pada 2045, menggabungkan pengetahuan dan praktik empiris untuk perbaikan kebijakan. (*)

Sigit Nugroho
Penulis