Bamsoet: Pelantikan Presiden-Wapres RI Terpilih Pakai Ketetapan MPR

fin.co.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam ketetapan MPR. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu proses penetapan hingga pelantikan presiden dan wapres hanya dilakukan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Berita Acara Pelantikan di MPR.

"Keberadaan Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Perubahan Tata Tertib MPR yakni pada pasal 120 ayat 3 yang berbunyi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan Ketetapan MPR," kata pria yang biasa disapa Bamsoet dalam keterangannya, Rabu 25 September 2024.

Dia menjelaskan, Ketetapan MPR ini bersifat penetapan atau beschikking, serta bersifat administratif semata guna menindaklanjuti Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum.

"Hal ini sesuai dengan wewenang MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945," katanya.

Pimpinan MPR sudah membahas hal ini dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Tangerang, Senin 23 September 2024.

Selanjutnya, Eks Ketua DPR ini mengatakan, MPR akan membentuk Mahkamah Kehormatan MPR yang bersifat Ad Hoc, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.

Nantinya, kata Bamsoet, Mahkamah tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan pimpinan dan/atau anggota MPR, melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik MPR; memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik MPR; menyelenggarakan administrasi pelanggaran kode etik MPR; melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran kode etik MPR; serta mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik MPR.

"MPR perlu memiliki Mahkamah Kehormatan tersendiri. Karena sekalipun anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, namun MPR memiliki kewenangan, fungsi, dan tugas yang berbeda dengan DPR dan DPD," ucap Bamsoet.

"Saat ini DPR telah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan DPD memiliki Badan Kehormatan. Sehingga, apabila ada pengaduan terkait dengan kewenangan, fungsi dan tugas sebagai anggota MPR, harus diselesaikan oleh Mahkamah Kehormatan MPR. Bukan oleh lembaga lain, baik MKD DPR atau Badan Kehormatan DPR," tuturnya.

(Ani)