fin.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpeluang menjadi Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Jika AD/ART Partai Golkar tidak menegaskan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Pertimbangan harus dari internal partai.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengarah Munas ke-XI Partai Golkar, Adies Kadir kepada wartawan di lokasi Rapimnas dan Munas ke-XI Partai Golkar, JCC, Senayan, Jakarta, 20 Agustus 2024.
"Memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu, apakah boleh orang luar atau tidak, itu tidak ada," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.
Namun, kata dia, tradisi Partai Golkar yaitu Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan diisi oleh para senior. Karena, kata dia, hal itu sudah sejak dahulu.
"Kebiasaan di Partai Golkar dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya dewan Pembina yang dewan Pertimbangan yang namanya dewan penasihat dewan pakar itu ada pada senior-senior Partai Golkar sendiri," imbuhnya.
Soal Jokowi akan menduduki posisi tersebut, Adies menegaskan, jika hal itu boleh-boleh saja karena dalam AD ART tidak ditegaskan posisi tersebut harus dari internal partai. Hanya saja, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum mendengar jika Jokowi akan menduduki posisi tersebut.
"Kalau tidak ada dalam AD ART sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sampai saat ini di arena Rapimnas dan memasuki Munas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar, belum ada sampai detik ini, belum ada kedengaran," ucapnya.
Baca Juga
"Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan belum ada sampai detik ini," sambungnya.
Terkait posisi ketua umum, Adies menegaskan, Muhammad Ridwan Hisjam tidak memenuhi syarat menjadi ketua umum Partai Golkar, hanya Bahlil Lahadalia yang memenuhi syarat itu. Dia menegaskan pendaftaran menjadi ketua umum pun telah ditutup.
"Kalau untuk ketua umum sudah selesai pendaftaran sudah tutup tadi malam jam 10 dan calon ketum yang memenuhi syarat untuk maju menjadi Caketum adalah Pak Bahlil Lahadalia," tukasnya.
(Can)
