Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN diperkirakan menelan anggaran hingga Rp466 Triliun, belum termasuk pengembangannya. Nilai ini tentu jauh lebih mahal ketimbang JSS yang hanya Rp225 triliun saja, yang ketika itu disebut Andrinof bakal memunculkan ketidakadilan bagi warga Indonesia Timur.
Nah, mengenai hal ini, Andrinof punya penjelasan yang logis, serta berdasarkan kajian yang scientific, secara akademis.
"Fungsi ekonomi IKN itu untuk menggerakkan ekonomi daerah-daerah lain di Kalimantan dan sampai ke Timur. Misal gini, kenapa kawasan Industri di Kalimantan itu gak jalan, ya karena magnet nya gak ada. Sama juga dengan transmigrasi gak berkembang, karena anak-anaknya setelah selesai sekolah, pulang ke Jawa, kerja di Jawa. Jadi misi untuk menghidupkan ekonomi kan gak jalan, disitulah pentingnya ada magnet kita taro. Tapi harus kita pahami magnetnya (IKN) itu untuk menggerakkan," kata Andrinof.
"Visinya adalah menghasilkan dampak berantai seluas mungkin, multisektor, kemudian lintas waktu. Bukan untuk bikin monumen yang wah, tapi sebagai stimulator dan katalisator," ungkapnya.
Namun demikian, Andrinof menegaskan bahwa pembangunan IKN tersebut harus sesuai dengan visi awal, yakni hanya sebagai pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis. Sehingga tidak perlu saat ini mendatangkan investasi besar-besaran. (*)