fin.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan memberikan penjelasan publik terkait perkembangan laporan dugaan monopoli bisnis oleh Yamitema Laoly, anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Laporan terhadap Yamitema, yang diduga terlibat dalam praktik monopoli di lembaga pemasyarakatan (lapas), disampaikan sejak Mei 2023.
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo, menekankan pentingnya transparansi dari KPK mengenai laporan ini. “KPK harus menjelaskan kepada publik dan pelapor tentang status laporan ini—apakah masih dalam tahap verifikasi, validasi, atau sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan,” ujar Yudi pada Minggu, 4 Agustus 2024 kemarin.
Yudi menjelaskan bahwa tahapan proses penanganan laporan sangat krusial, dan transparansi dalam setiap tahapnya adalah bagian dari akuntabilitas KPK. “Penyampaian informasi mengenai tahapan pelaporan sangat penting untuk publik. KPK harus transparan, apalagi jika tidak ditemukan bukti permulaan,” tambahnya.
Laporan terhadap Yamitema Laoly pertama kali disampaikan oleh Komando Masyarakat Arus Depan (Komrad) Pancasila pada pertengahan Mei 2023. Laporan ini mencakup dugaan monopoli bisnis yang melibatkan Yamitema di dalam lapas, dengan harapan agar KPK menelusuri potensi tindak pidana korupsi.
Baca Juga
- Menkes Dilaporkan ke Polisi Soal Kematian Aulia Risma Lestari dan Dugaan Perundungan
- Usut Dugaan Penyelewengan, Polri dan Kejagung Tinjau Lokasi Penyelenggaraan PON XXI Besok
"Tujuan aduan kami adalah agar KPK bisa menyelidiki dugaan-duduga tersebut dan memastikan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi," kata Koordinator Komrad Pancasila, Antonny Yudha, pada 8 Mei 2023.
Yudi Purnomo menegaskan, apabila KPK tidak menemukan bukti dugaan korupsi, hal tersebut harus diumumkan kepada publik. “Jika tidak ada bukti, KPK harus tetap menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat,” tutup Yudi. (*)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
