fin.co.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pemerintahannya yang dianggap tidak mampu mendatangkan konser sekelas Taylor Swift di Indonesia.
Menurut Jokowi, konser Taylor Swift yang digelar di Singapura belum lama ini, menyebabkan sebagian besar uang Indonesia mengalir ke luar negeri. Sebab, masyarakat Indonesia termasuk yang paling banyak merupakan penggemar Taylor Swift.
"Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow, aliran uang dari Indonesia menuju ke sana, kita kehilangan," kata Jokowi dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin 24 Juni 2024.
Menurut Jokowi, dari data Spotify, ada terdapat 2,2 juta orang Indonesia mendengarkan penyanyi asal Amerika Serikat pelantun 'Blank Space' itu.
Baca Juga
- Demokrat Pastikan Tak Bergabung Koalisi Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta 2024
- Reaksi DPW PKS Jakarta terhadap Tudingan Jokowi Cawe-cawe Kaesang ke Partai di Pilkada Jakarta
Jokowi melanjutkan, Indonesia kehilangan kesempatan, bukan hanya soal pendapatan dari penjualan tiket, tetapi juga soal pemasukan dari Hotel, Penginapan dan kuliner.
Padahal kata Jokowi, sound system di Gelora Bung Karno (GBK) setara dengan di Singapura.
"Padahal yang saya dengar, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana (Singapura), bagus yang di sini," kata dia.
Jokowi menilai, sitem perizinian di Indonesia untuk mendatangkan penyanyi kelas dunia, atau event dunia, masih sangat sulit. Jokowi mencontohkan gelaran Moto GP Mandalika beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penyelenggara acara saat itu harus mengantongi 13 surat izin hingga surat rekomendasi.
Baca Juga
- 17 Anggota Polda Sumbar Terbukti Langgar Kode Etik Buntut Kematian Afif
- PKS Nilai Pasangan Anies Baswedan - Sohibul Iman Ideal Karena Miliki Wawasan Global
Jokowi selanjutnya menekankan sistem perizinan di Indonesia harus dibuat semakin mudah sehingga penyelenggara acara tidak ribet dalam mengurus birokrasi perizinan.
Namun di sisi lain, Jokowi juga meminta penyelenggara acara di Indonesia untuk tidak dadakan dalam mengajukan perizinan.
"Jadi kita semua harus memang bekerja dengan perencanaan yang baik," ujarnya. (*)
