Nasional . 09/06/2024, 21:43 WIB

Ditunjuk Jadi Jampidum Kejagung, Dirjen PP Kemenkumham Berprinsip di Mana pun Kerja Harus Tinggalkan Warisan

Penulis : Mihardi
Editor : Mihardi

FIN.CO.ID - Jaksa Agung (JA) Sanitiar Burhanuddin melakukan perombakan besar-besaran pejabat di sejumlah bagian institusi Adhyaksa. Setidaknya, 78 pejabat yang dimutasi, salah satunya yakni Asep Nana Mulyana.

Saat ini, Asep merupakan Direktur Jenderal Perundang-Undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang berisikan 328 jumlah pejabat eselon III yang dirotasi jabatannya, Nana ditunjuk sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum alias Jampidum Kejagung.

Meski tinggal menghitung hari untuk pelantikan, pria berdarah Sunda memiliki prinsip yang patut untuk dicontoh. Pasalnya, Asep berprinsip di mana pun bekerja dirinya kerap meninggalkan warisan yang bagus dan bermanfaat untuk semua, termasuk di Ditjen PP Kemenkumham.

‎“Saya punya prinsip di mana pun kerja, harus meninggalkan legacy. Termasuk di sini (Ditjen PP Kemenkumham)," kata Asep belum lama ini saat ditemui di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat dirinya dilantik sebagai Dirjen PP Kemenkumham pada Kamis 23 Februari 2023, Asep langsung tancap gas untuk memperbaiki Ditjen PP. Salah satunya yakni membehani sistem harmonisasi perundang-undangan atau regulasi yang menjadi tugas utamanya.‎ Sebelumnya, ini belum menggunakan kecerdasan buatan sehingga harmonisasi regulasi bisa mencapai 6 sampai 7 hari.

Ia lantas mencari tahu dan menanyakan langsung kepada bagian tersebut mengapa ini berlangsung cukup lama. ‎“Saya tanya ke staf, kenapa bisa lama, bisa 6-7 hari?” tanya Asep kepada staf Ditjen PP kala itu.

Staf tersebut kemudian meminta Asep untuk melihat sistem kerja di bagian tersebut yang belum menerapkan teknologi informasi atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Bapak lihat saja sendiri. Saya lihat, jadi mereka edit satu-satu, manual. Jadi disesuaikan dulu formatnya, dilihat dulu, marginnya samain dulu, dan sebagainya,” kata Asep

Tidak hanya itu, kata dia, saat kementerian atau lembaga ingin melakukan harominisasi suatu Undang-Undang (UU) atau regulasi lainnya. Mereka harus datang langsung ke Ditjen PP Kemenumham untuk menyerahkan berkas.

Kemudian, kata dia, tim dari Ditjen PP melakukan pengecekan satu per satu, menelaah‎, dan seterusnya. Hal itu untuk memastikan, kata dia, bahwa regulasi yang diundangkan dengan yang diharmonisasi tersebut sama.

‎“Antara yang diundangkan dengan yang diharmonisasi, ada kekeliruan enggak dari substansi regulasi. Kemudian diedit sampai keluar namanya lembar lepas, yang ada garis bawah dan burung Garuda, itu bisa 6 sampai 7 hari,” tuturnya.

Bahkan, kata Asep, akan membutuhkan waktu lama lagi jika perundang-undangan atau regulasinya yang akan diharmonisasi itu terdapat lampiran tabel. “Kalau ada lampiran tabel, diedit satu-satu. Ya itu tadi karena konvensional. Makanya saya mengambil terobosan, kita buat aplikasi e-pengundangan,” kata Asep.

Setelah itu dibuat, pihak kementerian atau lembaga tidak lagi harus datang ke Ditjen PP untuk menyerahkan berkas seperti sebelumnya. ‎Sekarang cukup hanya mengirimkan soft copy melalui aplikasi e-perundangan.

“Masuk ke aplikasi dan sistem kami, nanti dicek dan bisa dipantau, di mana mandeknya nih, apa masih di meja dirjen, direktur, kemudian ditelaah. Itu lebih cepat,” ujar pria yang bakal dilantik menjadi Jampidum Kejagung pada Selasa 11 Juni 2024.

Dia mengatakan, setelah tim Ditjen PP menggunakan aplikasi e-perundangan bisa memangkas waktu yang sangat panjang menjadi sedikit. Terlebih lagi kalau format soft copy yang digunakan oleh pengirim sesuai dengan format yang pakai di aplikasi e-pengundangan.

“Sekarang bisa 5-10 menit saja dari 5-6 hari. Paling lama 20 menitan sudah selesai. Kami meminta K/L, kalau Bapak atau Ibu mau lebih cepat maka ikut format yang disediakan, jadi enggak usah ganti huruf lagi, format, dan sebagainya,” tutur pria yang bakal dilantik menjadi Jampidum pada Selasa 11 Juni 2024.

Dia mengatakan, pihaknya kerap menerima regulasi yang harus diharmonisasi sekitar 1.500-an, terdiri dari UU, Peraturan Pemerintah (PP), peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga, dan seterusnya. “Terbanyak itu peraturan kemeterian atau lembaga, yakni sekitar1.200-an, hampir 80 persen-nya. Sisanya Perpres dan sebagainya,” kata Asep.

Asep menuturkan, dalam mengharmonisasi aturan pihaknya harus mengecek semuanya. Mulai dari PAK, kata dia, urgensinya dicek dulu segala macam, ini butuh waktu lama.

"Belum lagi nanti dicek lagi apa konsederannya, kira-kira bertentangan enggak UU ini dengan yang sudah ada, atau menambah atau mengurangi harus dicek lagi. Padahal peraturan atau UU yang eksisting itu kurang lebih 50 ribuan yang ada sekarang ini, harus satu-satu,” katanya.

Maka itu, Asep melakukan digitalisasi dengan menggunakan AI. Sehingga, sambungnya, itu memudahkan dan mempercepat pekerjaan serta hasilnya sangat optimal.

“Pada saat masuk ke AI, mana UU yang ada tentang A akan muncul rankingnya. Misalnya sekarang buat aturan tentang tata kelola sampah, maka akan muncul UU Lingkunan Hidup, UU Kesehatan, dan rankingnya bisa urut. Yang paling dekat itu 90 persen, ke bawahnya. Demikian aturan di bawahnya, peraturan pemerintahnya, dan seterusnya,” katanya.

Penggunaan AI, kata Asep, memastikan ada UU atau regulasi mengatur suatu hal maka yang mucul dari hasil pencarian hanya tentang hal tersebut serta akan muncul notifikasi terkait itu. “Kemudian norma, nanti beri tahu pada kita, kalau misalnya seperti ini bertentangan dengan UU ini,” katanya.

Kemudian, kata dia, sistem pembagian kerja, yakni menghapus Pokja menjadi ‎Tim Kerja. Tim Kerja ini menjadikan setiap orang mendapat tugas yang merata dan terdata secara baik. Tidak ada lagi yang mendapat tugas sangat banyak, sementara yang lainnya sangat sedikit.

“Dulu satu regulasi, ahli perancang numpuk semua di situ, sekarang enggak, sekarang merata, terdistribusi. Jadi tidak ada seorang pun yang nganggur dan tidak ada yang kerja sampai over karena kami atur,” pungkasnya.

Dengan demikian, kata dia, semua akan kebagian harmonisasi di semua kementerian atau lembaga. Saat ini, kata dia, tidak ada lagi yang bisa nawar hanya di satu kementerian atau lembaga tertentu.

“Sekarang saya putar-putar dalam harmonisasi, sekarang kementerian A, besok B, terus C, dan seterusnya. Jadi merata, merata pengetahuannya, dan kompetensi, merata pekerjaannya, enggak ada yang berpangku tangan atau yang sampai terlalu bayak,” tuturnya.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id