FIN.CO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani memimpin langsung Konferensi di Tingkat Parlemen dalam World Water Forum ke-10, di Bali, Senin 20 Mei 2024 siang.
Pembahasan tentang isu air di tingkat parlemen tersebut fokus pada 4 isu utama, mulai dari Water as a deal breaker to achieve sustainable development, Innovative practices for inclusive and equitable access to water, Water at the heart of climate action; and water diplomacy, cooperation, and science for peace.
Puan Maharani menyamaikan, World Water Forum ke-10 adalah momentum yang tepat bagi seluruh stakeholder di tingkat dunia untuk duduk bersama, membahas tentang segala macam hal yang berhubungan dengan air.
"Yang mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang mulia para pemimpin negara dan pemerintah, yang terhormat Presiden World Water Council, yang terhormat para menteri, kita duduk bersama untuk satu tujuan, yaitu merespon berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kelangkaan air, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya," ungkap Puan Maharani.
Ancaman terhadap krisis air, kata Puan, tidak main-main. Sebab berdasarkan data organisasi PBB, tercatat lebih dari 50 persen penduduk dunia saat ini mengalami krisis air, mininal 1 kali dalam sebulan.
"Namun demikian, Perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi, bukan pada isu ketahanan air," tuturnya.
Puan Maharani juga mengungkap, studi terbaru juga menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu mencapai 2,3 persen PDB global.
"Namun pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negara berkembang dan negara miskin hanya 0,5 persen dari PDB negaranya," tuturnya.
"Nampaknya kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya. Ini sungguh kontradiktif ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa, termaksud yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air," sambung Puan lagi.
Maka itu, lanjut Puan, dirasa sangat penting apabila parlemen dan juga pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih. Ia percaya persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan.
"Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air," tuturnya.
"Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional," pungkasnya.
Terakhir, Puan juga memastikan komitmen parlemen terhadap agenda air sangat kuat. Isu air akan menjadi prioritas parlemen di dalam negeri maupun melalui diplomasi parlemen.
"Pemerintah dan Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air dan menjadikan air sebagai sumber kerjasama internasional," tegasnya.
"Akhirnya, saya mengajak mari kita lipat gandakan upaya bersama sehingga hak semua orang atas air bersih dapat terpenuhi dan parlemen siap untuk menjadi bagian dari aksi bersama ini. Terima kasih," tutup Puan. (Sigit Nugroho)
