Kendati demikian, dilema yang dialami kampus ini harus dikelola secara humanis dan demokratis.
Di satu sisi, peran Kemendikbudristekdikti sebagai pembina PTN sangat penting.
Mulai dari sejauh mana subsidi UKT yang diberikan hingga mediasi antara mahasiswa dan kampus untuk menyelesaikan polemik terkait UKT yang mahal.
"Kemendikbudristekdikti harus punya kebijakan, bagaimana isu UKT ini menjadi isu pertama yang diselesaikan," tandasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Andreas Tambah berharap pemerintah tidak menyerahkan masalah keuangan UKT sepenuhnya ke perguruan tinggi.
"Nanti bisa munculnya adalah akal-akalan. Membuat program yang besar, tetapi tidak memikirkan sumber dananya," sebut Andreas ketika dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.
Menurutnya, perguruan tinggi yang mendapatkan otonomi mengelola keuangan sendiri akan berdampak pada mahasiswa, yakni UKT terlalu besar.
Ia pun berharap agar pemerintah turun tangan dalam menentukan UKT.
Sehingga, kewajiban negara atau pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa betul-betul nyata dan dinikmati masyarakat luas.
"Jangan sampai mau kuliah saja menjadi suatu hal yang mahal. Kapan bangsa ini akan cerdas kalau pemerintahnya seperti itu?" tandasnya.
Maka dari itu, ia menilai bahwa perlunya evaluasi ulang terkait pemberian otonom keuangan di perguruan tinggi.
Kalau memang untuk membangun sarana prasarana sehingga membutuhkan dana yang besar, jangan dibebankan kepada mahasiswa.
"Harus menjadi anggaran Kemendikbudristekdikti, pemda, atau pemerintah pusat," ujarnya.
Terlebih, kata Andreas, kita menuju Indonesia Emas sehingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan dengan pendidikan yang terjangkau. (Annisa Amalia).
