MEGAPOLITAN . 06/05/2024, 19:40 WIB

Penetapan Jumlah Kursi DPRD DKI Jakarta Tunggu Putusan MK

Penulis : Khanif Lutfi
Editor : Khanif Lutfi

fin.co.id - Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung. 

Berdasarkan hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta belum menetapkan jadwal untuk penetapan jumlah kursi DPRD DKI Jakarta.

"KPU DKI Jakarta masih menunggu nanti putusan MK untuk penetapan sengketa PHPU," kata Komisioner Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya kepada wartawan, Senin 6 Mei 2024.

Dody menegaskan, paling lama tiga hari setelah penetapan dari PKPU dan KPU RI. Dimana, pihaknya akan menetapkan perolehan suara nasional pasca putusan MK.

BACA JUGA: KPU: Pendaftaran Jalur Independen Pilkada Jakarta Dibuka 8-12 Mei

"Maka kami akan melakukan penetapan segera untuk penetapan kursi dan calon terpilih untuk DPRD DKI Jakarta sehingga partai-partai sudah mulai bisa menghitung terkait dengan perolehan kursinya," tegasnya.

Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memulai penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin 29 April 2024.

Tiga panel Majelis Hakim, masing-masing dipimpin oleh Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, akan memeriksa total 297 perkara. 

Sidang pembuka ini dijadwalkan berlangsung hingga 3 Mei 2024, disiarkan langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dari Gedung I dan II MK.

KTP Warga Jakarta Aman dari Kebocoran

KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa data dari KTP warga Jakarta untuk dukungan calon independen di Pilkada 2024 akan aman dari kebocoran. 

Komisioner Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menjamin akses ke sistem terkait dokumen warga sangat terbatas dan dijaga keamanannya. 

"Kami kan menggunakan sistem informasi yang itu aksesnya terbatas tim pemenangan calon dan petugas verifikator kami," katanya di KPU DKI Jakarta, Senin 6 Mei 2024.

"Jadi secara keandalan sistem, kami meyakini silon sudah melewati proses penyusunan dan skyrim data yang baik," sambungnya.

BACA JUGA: Arief Nyatakan Siap Maju di Pilgub Banten, Warganet: Trah Dinasti Auto Ketar Ketir!

Menurutnya, sistem tersebut hanya dapat diakses oleh tim pemenangan calon dan petugas verifikator KPU, sehingga keandalan data terjaga dengan baik. 

"Kami sebagai user di KPU provinsi memastikan data-data itu tidak tersebar kemudian dari sisi verifikasi juga terbatas, ditempat tertentu yang mana verifikatornya tentu tidak membawa handphone sehingga data itu tidak bisa dicapture atau di share ke tempat lain," jelasnya.

Dody menegaskan, data warga tidak akan tersebar dan proses verifikasi dilakukan dengan ketat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

"Ini kami pastikan terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data," jelasnya.

Perlu diketahui, persyaratan utama bagi paslon yang ingin maju melalui jalur independen yakni dengan mendapatkan dukungan berupa fokotopi KTP dari warga Jakarta sebanyak 618.968 yang harus tersebar di 4 wilayah kota Jakarta.

Adapun proses pendaftaran akan dibuka pada 8 hingga 12 Mei 2024.

Angka tersebut merupakan 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta yang mencapai 8,2 juta jiwa dalam pemilu sebelumnya.

- Fajar Ilman -

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id