Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sejumlah Organisasi Kepemudaan Imbau Semua Pihak Rukun dan Bersatu

Sebab, keputusan MK nanti akan diambil oleh 8 hakim dengan latar belakang dan subjektivitas yang berbeda. "Tapi 8 hakim yang memutuskan, ini dipilih juga oleh unsur berbeda, punya subjektivitas berbeda. Kami yakin ketika 8 ini sudah memutuskan itu hasil yang final dan yang mengikat," ucapnya.

Senada dengan itu, perwakilan dari Gema Budhi, Pandu mengatakan, banyak bangsa lain yang sudah mengapresiasi proses demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan, agar citra baik itu tidak dirusak dengan sikap-sikap masyarakat yang menolakan hasil putusan MK.

"Saat ini demokrasi sudah bagus, jangan sampai demokrasi ini terganggu hanya karena ketidakpuasan yang sudah dihasilkan secara demokratis," kata Pandu.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum GPII Masri Ikoni. Dai mengatakan, MK harus menolak permohonan dari kubu 1 dan 3. Menurut Masri, MK tidak adil jika majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tetap dipersoalkan karena dinilai tidak memenuhi syarat.

"Kalau Gibran tidak diloloskan justru MK tidak adil menurut kami, dalam institusi kepemudaan. Makanya ke depan undang-undang politik perlu kita ubah kalau bisa kita usulkan 20 tahun, karena batasan orang dewasa itu bisa mengambil keputusan yaitu 17 tahun, kita naikin 3 tahun," kata Masri.

BACA JUGA:

• Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK
• Terkait Putusan MK, HNW Nilai Presidential Threshold juga Perlu Dikoreksi

Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menyampaikan apresiasi terhadap para penyelenggara pemilu. Tak terkecuali, kata dia, aparat keamanan, dan seluruh rakyat Indonesia yang mampu menjaga pemilu ini dengan aman, tertib dan demokratis.

"Kita sudahi dinamika yang ada dan kita bicara untuk bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik dan maju. Kita gotong royong dan bersatu padu, potensi-potensi yang ada harus kita maksimalkan," katanya.