KPU Berencana Hapus Metode Pos untuk Pemilu Selanjutnya di Luar Negeri
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana akan menghapus metode pos dalam pemungutan suara untuk pemilu selanjutnya, khususnya di Kuala Lumpur, Malaysia.
FIN.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana akan menghapus metode pos dalam pemungutan suara untuk pemilu selanjutnya, khususnya di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dia menjelaskan bahwa metode itu akan dihapus lantaran memunculkan masalah yang selalu berulang sejak Pemilu 2019 lalu.
"Soal metode pos, sudah dua kali pemilu, 2019 dan 2024 nampaknya problemnya selalu berulang untuk metode pos di Kuala Lumpur khususnya," ujar Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024.
Baca Juga
Sebagai contoh di Pemilu 2019, Hasyim menceritakan, saat itu sempat beredar sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang tengah berkumpul di satu tempat untuk mencoblos surat suara.
BACA JUGA:
- KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Hari Ini
- KPU DKI Umumkan Syarat Pendaftaran Calon Gubernur Jakarta Jalur Perseorangan Pilkada 2024
"Faktanya adalah yang kemudian bisa ditemukan ada satu tempat yang disitu ditemukan orang mengumpulkan surat suara dan nyoblos dan kemudian di polisi line oleh polisi di Kuala Lumpur sehingga tidak bisa kita akses dan tidak bisa kita hitung," imbuhnya.
Begitu pula dengan Pemilu 2024, metode pos juga menimbulkan masalah pada pemilihan di Kuala Lumpur.
Dia mengatakan, terdapat dua tempat yang diduga melakukan kecurangan, yaitu
"Seingat saya ada dua tempat, itu pertama di kantor pos cabang Puchong itu ada satu orang bawa karung yang tulisannya pos Malaysia isinya surat suara 600 pos, 400 belum dicoblos, yang 200 sudah dicoblos," kata Hasyim.
"Kedua demikian juga ada orang datang ke kantor PPLN Kuala Lumpur di KBRI juga begitu, datanh membawa karung isinya surat suara sudah dicoblos," sambungnya.
Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman tersebut, Hasyim menyebutkan hanya akan ada dua metode pada pemilu di Kuala Lumpur mendatang, yaitu TPS dan Kotak Suara Keliling (KSK).
BACA JUGA:
- Massa Tolak Pemilu Curang Bakar Spanduk Bergambar Jokowi di Depan KPU RI
- Ini Alasan KPU Minta Tunda Rapat Evaluasi dengan DPR
Baca Juga
"Berdasarkan pengalaman pemungutan suara ulang (PSU) ini, ke depan pemilu di Kuala Lumpur hanya dua metode yang kita gunakan yaitu metode TPS dan metode KSK yang betul-betul bisa kita validasi orangnya ada," imbuhnya.
Lebih lanjut, dari kasus dugaan kecurangan yang terjadi di Kuala Lumpur, Hasyim juga menyoroti terkait data pemilih.
Hasyim menilai data pemilih yang di Kuala Lumpur memiliki dinamika yang luar biasa, pasalnya, banyak warga negara Indonesia yang bermigrasi ke Kuala Lumpur.
Menurutnya, dinamika warga negara Indonesia dalam bermigrasi ke Kuala Lumpur sangat tinggi. Sebab, Kuala Lumpur berbatasan langsung dengan Indonesia.
Oleh sebab itu, untuk pemutakhiran data di pemilu selanjutnya, KPU menyebutkan jumlah DPT untuk di Kuala Lumpur sekitar 62 ribu pemilih.
"Oleh karena itu nanti penyediaan sumber data pemilih berdasarkan pemilu 2024 ini untuk Kuala Lumpur jumlah DPT kan 62 ribu sekian, berarti nanti kan mulai dari situ (pemutakhiran data) yang memang valid," ujarnya.
"Kemudian nanti berdasarkan dinamika warga kita paling akhir di Kuala Lumpur misalkan itu berapa nanti kita gabungkan menjadi sumber awal data pemilih sebagai bahan pemutakhiran daftar pemilih di Kuala Lumpur," tandasnya.
(Intan Afrida Rafni)