Lembaga survei itu dinilai prestasinya dari akurasi data. Tak penting siapa capre-cawapres yang menang dan kalah. Yang penting, datanya akurat. AKURASI menjadi sila pertama lembaga survei.
Tapi konsultan politik dinilai dari kemampuannya memenangkan klien. Itu hanya mungkin jika data survei yang ia gunakan akurat. Mustahil konsultan politik bisa memenangkan klien jika berbasiskan data yang tak akurat. Kata terindah bagi konsultan politik: MENANG!
Program lembaga survei tentu saja berbeda dengan program konsultan politik. Kerja lembaga survei hanyalah RISET, baik melalui survei, Focus Group Discussion (FGD), media analysis, indepth interview, dan lain sebagainya.
Sedangkan program konsultan politik jauh lebih kompleks. Di samping ia menghasilkan data elektabilitas secara berkala, ia harus membuatkan BUKU PUTIH strategi pemenangan.
Konsultan politik selalu disibukkan dengan pertanyaan: bagaimana menambah dukungan pemilih untuk klien berdasarkan aneka segmentasi pemilih.
Konsultan politik pun menyiapkan tim khusus untuk terjun ke lapangan, mengubah opini publik, secara door to door, datang ke rumah- rumah penduduk, hingga ke pedalaman desa yang terpencil.
Konsultan politik juga membuatkan aneka iklan-iklan untuk media ataupun ruang publik. Tak ketinggalan di hari pemilu, acapkali konsultan politik menyediakan tim besar mengajak pemilih datang ke TPS, terutama dari basis pendukung klien.
Lembaga survei paling banyak mempekerjakan ratusan orang saja. Tapi kansultan politik untuk pilpres bisa mempekerjakan ribuan orang dari Aceh sampai Papua.
LSI Denny JA memiliki divisi lembaga survei dan divisi konsultan politik. Yang acapkali tampil di media, dalam publikasi hasil riset, atau Talk Show di TV adalah divisi lembaga survei.
Sementara divisi konsultan politik bekerja di balik layar, di lapangan.
Di era pemilu langsung, capres dan cawapres ( juga gubernur, walikota, bupati) memerlukan lembaga survei untuk berdiri di sebelah kirinya, dan konsultan politik untuk tegak di sebelah kanannya, tutup Denny JA.
