Mahfud mengatakan, saat ini dirinya sedang menyelesaikan tugas negara. Sehingga dirinya hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk mundur dari Istana.
"Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau, apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan," ucap Mahfud.
Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur
Sebelumnya, calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau "conflict of interest".
"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Hal tersebut menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.
Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.
"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," paparnya. (*)
