Bakti Kominfo secara tegas akan melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
SAP juga disebut memberikan suap kepada pejabat pemerintah pada 16 Desember 2015 dalam kesepakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai USD 80.750.
Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan terkait dugaan suap oleh SAP yang menyeret KKP.
Trenggono mengaku baru mengetahui kabar mengenai perkara suap yang terjadi pada tahun 2015-2018 (era Menteri Susi Pudjiastuti) itu. Saat ini, pihaknya sedang mengidentifikasi jejak proyek maupun aplikasi dari SAP yang berkaitan dengan kasus tersebut.
"Saya juga baru tahu. Tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasinya apa, aplikasinya belum tahu. Itu kan masa lalu, di periode 2015 sampai 2018. Harusnya kan ada jejaknya. Artinya, aplikasinya ada. Itu kan perusahaan aplikasi, tetapi kami kok belum ada. Jadi, itu salah satu yang lagi kami cari," kata Trenggono.
BACA JUGA:
- Terima Suap Rp40 Miliar Baru Kembalikan Rp31 Miliar, Ini Modus Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo
- Makelar Kasus Suap Proyek DJKA Dibuka di Persidangan, Ada Adik Ipar Jokowi Hingga Anggota DPR RI
Kasus suap: ilustrasi--
Kementerian Sosial RI
Account executive SAP Indonesia juga membahas soal suap terkait dengan tender pemeliharaan Applicant Tracking Software (ATS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang dimenangkan oleh mitra SAP Indonesia melalui VAR lainnya (perantara 2).
Dalam dokumen, juga disebutkan soal pesan WhatsApp, antara account executive SAP Indonesia yang terlibat dan konsultan lepas. Mereka mendiskusikan pembayaran dan permintaan agar SAP Indonesia menggunakan penerbitan Surat Dukungan untuk menjamin hasil tender yang diinginkan.
"Kami tidak pernah menerima sebagai pengondisi dari SAP, dan kami juga tidak merasa menggunakan SAP" kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.
Agus mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di dalam barang milik negara, namun tidal ditemukan SAP. "List BMI yang kita punya itu tadi juga satu jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut," ujar Agus.
Pemda DKI Hingga Angkasa Pura II
Pemda DKI Jakarta san MRT ikut disinggung dalam kasus ini. SAP Indonesia bekerja sama dengan perantara 1 untuk mendapatkan kontrak tanggal 26 November 2018 dengan Pemda DKI (pemerintah provinsi Jakarta) senilai USD 208,198.
Kemudian kontrak tanggal 22 Maret 2018 dengan PT Mass Rapid Transit Jakarta senilai USD 174,908, dan perpanjangan kontrak tanggal 27 Juni 2012 dengan PT Angkasa Pura I senilai USD 1,097,119.
SAP Indonesia juga terus bekerja sama dengan perantara Indonesia 2 untuk memberikan suap sambil berupaya mendapatkan kontrak tanggal 31 Juli 2018 dan 28 Desember 2018 dengan PT Angkasa Pura II senilai USD 2,535,987 dan USD 2,594,695.
BACA JUGA:
- Geledah Kantor Basarnas, KPK dan Penyidik Puspom TNI Sita Sejumlah Barang Bukti Kasus Suap
- Puspom TNI Sebut ABC Terima Suap Hampir Rp1 Miliar Atas Perintah Kabasarnas
