Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Rawan Dipolitisasi, Begini Tanggapan Istana

• Ingat! Janji Kucuran Bansos Para Capres Tak Mampu Bawa Rakyat Keluar dari Kemiskinan
• Gunakan Data Regsosek, Menko Airlangga Tegaskan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mengatakan usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.

"Kasihan kalau menunda. Mungkin teman-teman yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi, kalau yang menggantungkan dan ditunda, berasa banget efeknya. Janganlah, kasihan masyarakat," kata Grace.

Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).

Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.

Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.

"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.